Upaya Facebook melawan konten negatif masih berlanjut. Mereka berjanji akan ‘mengucilkan’ konten berita yang kadar faktanya tak akurat.
Alice Budisatrijo, News Partnership Lead Facebook Indonesia, menjelaskan proses ini akan melibatkan peran machine learning dan manusia.
Machine learning bertugas mengidentifikasi berita-berita yang dinilai berpotensi tidak akurat.
“Sebetulnya untuk identifikasi memakai mesin dan laporan pengguna juga,” ujar Alice
Proses identifikasi itu kemudian berlanjut dengan pemeriksaan berita oleh lembaga pemeriksa fakta, dalam hal ini adalah Tirto.id.
Facebook menggandeng Tirto karena saat ini di Indonesia hanya mereka yang sudah mengantongi sertifikasi dari International Fact-Checking Network
“Namun pemeriksa fakta di Facebook akan bertambah ketika ada lembaga yang sudah mendapat sertifikasi serupa dari IFCN,” imbuh Alice.
Setiap konten berita yang ditandai tidak akurat dalam mekanisme ini akan diganjar semacam ‘hukuman’.
Facebook akan membatasi jangkauan berita itu dengan melemparnya ke bagian bawah News Feed sehingga sulit terlihat oleh pengguna.
Kendati berita tak akurat itu ada yang bisa dilihat dan dibaca, pengguna Facebook akan diperingatkan dan disodorkan artikel-artikel terkait yang memuat fakta yang sebenarnya.
Selain menggandeng lembaga pemeriksa fakta, Facebook juga segera menayangkan iklan layanan masyarakat di platform mereka dan di media cetak.
Iklan ini dijanjikan segera mengudara dalam waktu dekat.
Untuk iklan layanan masyarakat itu, Facebook bekerja sama dengan Bawaslu dan Kemenkominfo.
Konteks dari iklan tersebut tak lain dari masa pilkada serentak tahun ini dan pemilu pada tahun depan.
Data Facebook menunjukkan pengguna di Indonesia yang setiap bulannya memakai jasa mereka.
Jumlah ini cukup besar sehingga mereka merasa perlu membuat sejumlah langkah meminimalisasi penyebaran berita palsu, kabar hoaks, dan disinformasi lainnya.
Sebagai media sosial paling berpengaruh di dunia, Facebook kerap dituding tidak agresif dalam memerangi kabar hoaks yang berseliweran seperti yang terjadi dikemukakan oleh pemerintah Jerman, Singapura, hingga Amerika Serikat
Sejumlah kasus membuktikan hal itu terutama pada pemilu presiden AS yang berujung pada kemenangan Donald Trump.