Saya membaca edisi terakhir dari tulisan panjang laman “al mayedin” tentang medan laga perang gaza pagi tadi. Medan laga yang ditulis oleh “al mayeddin” sebagai perang paling brutal yang pernah ada.
Perang yang diakui petinggi israel sebagai kegagalan mereka mencari alternatif membungkam hamas sebagai pengelola pemerintahan di jalur sempit itu.
Netanyahu sendiri menyebut, sebelumnya ia berupaya membujuk suku-suku dan klan palestina di gaza untuk mau menggantikan hamas.
Menurut “al mayeddin” hal ini merupakan satu di antara rencana ‘the day after the war’ yang diungkapkannya sebuah rencana pasca-perang
Katanya: rencana kami untuk memberikan kendali kepada keluarga dan klan palestina di gaza telah gagal, dan sekarang kami sedang mengerjakan rencana lain yang tidak akan saya ungkapkan.”
Diketahui, selain ingin melibatkan suku-suku Palestina, Netanyahu juga berniat mengajak negara-negara Arab untuk masuk menjadi semacam pemerintahan transisi di Gaza.
Hamas, menurut Netanyahu, akan ‘dibongkar’ kekuatannya secara militer dan organisatoris agar tidak lagi menjadi ancaman di masa depan bagi Israel.
Ucapan ini mendapat sanggahan justru dari pelaksana operasi militer Israel, Tentara Pertahanan Israel (IDF) lewat juru bicaranya, Daniel Hagari, yang menyebut ide untuk memberangus Hamas adalah hal mustahil karena itu adalah sebuah ideologi.
Pernyataan Netanyahu itu langsung mendapatkan tanggapan dari Akef al-Masry, komisaris jenderal Otoritas Tertinggi untuk Suku Palestina.
Secara tegas, Akef menyatakan pihaknya enggan menjadi antek bagi Israel.
Langkah pihaknya menggagalkan upaya Netanyahu ini, kata dia, sama seperti langkah mereka menggagalkan upaya invasi militer IDF di Gaza selama sembilan bulan terakhir.
Sama seperti kami menggagalkan rencana pendudukan selama 9 bulan terakhir, kami juga akan menggagalkan rencana Netanyahu,” kata pernyataan itu
Dia menambahkan, suku-suku Palestina berhak menentukan nasibnya sendiri di Gaza, bukan oleh Israel atau bahkan dari partai politik mana pun termasuk Hamas sekalipun.
“Suku-suku Palestina menolak menjadi alternatif bagi partai politik Palestina mana pun yang berkuasa di Jalur Gaza.”
Suku-suku Palestina adalah pengganti perjuangan saya melawan faksi-faksi Palestina dan bukan alternatif bagi mereka.
Rakyat Palestina mempunyai mandat tunggal untuk menentukan nasib mereka dan memilih wakil-wakil mereka serta siapa yang akan memerintah Jalur Gaza,” katanya.
Sebelumnya pada Maret silam, waktu di mana Amerika Serikat dan Israel menggulirkan wacana penggunaan suku Palestina sebagai ‘antek’ di Gaza sebagai pengganti Hamas
Para klan dan keluarga suku Palestina memang sudah menyatakan penolakannya.
Hamas, memuji “semangat nasionalisme yang bertanggung jawab dari keluarga dan para suku di Gaza.
Suku-suku di Gaza tersebut disebutkan secara tegas menolak untuk mengikuti rencana pendudukan Israel untuk mempersenjatai warga sipil Palestina sebagai anggota satuan pengamanan bantuan.
Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh Quds Press kalau mereka “Memuji semangat nasionalisme yang bertanggung jawab dari keluarga dan suku di Gaza yang secara tegas menolak untuk menanggapi rencana jahat pendudukan Israel.”
Israel diketahui berniat membentuk badan koordinasi yang terpisah dari jajaran perlawanan nasional Palestina. .
Kesetiaan keluarga dan klan di Gaza ini membuktikan persatuan dan kohesi masyarakat Palestina yang mendukung pilihan perlawanan dan persatuan nasional.
Hal ini juga membuktikan peran penting nasional yang dimainkan oleh keluarga dan klan, sebagai katup pengaman bagi garda depan, dan melindungi putra-putra mereka yang pemberani dalam perlawanan, yang dengan gagah berani menghadapi agresi brutal Zionis di Jalur Gaza,” tulis pernyataan Hamas.
Sebelumnya, para tetua keluarga di Jalur Gaza memberi tahu pejabat PBB tentang penolakan mereka untuk bekerja sama dengan pendudukan kecuali melalui dinas keamanan di Jalur Gaza.
Para tetua keluarga menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam mendatangkan dan mendistribusikan bantuan, hanya jika mereka berkoordinasi dengan pihak keamanan di Gaza, Hamas.
Koordinator kegiatan pemerintah pendudukan Israel di Jalur Gaza dilaporkan secara pribadi menghubungi para tetua keluarga di Gaza, namun tawaran kerja samanya ditolak.
Hamas juga merespons agenda Israel terkait pemerintahan di Gaza pasca-perang.
Diketahui, Israel mengusulkan dibentuknya pasukan militer multinasional negara-negara Arab yang nantinya akan mendapat bantuan dari Amerika Serikat (AS).
Dalam pernyataannya, Hamas menekankan kalau usulan para pemimpin pendudukan Israel mengenai pembentukan kekuatan internasional dari mana pun termasuk pasukan Arab untuk Jalur Gaza adalah “khayalan dan fatamorgana,”.
Hamas menegaskan, “Kekuatan apa pun yang memasuki Jalur Gaza ditolak, tidak dapat diterima, dan akan dianggap sebagai kekuatan pendudukan, dan kami akan menanganinya sebagaimana mestinya.”
Gerakan Perlawanan Palestina itu juga menghargai penolakan dan penolakan negara-negara Arab terhadap usulan Israel.
Hamas bersumpah kalau pengaturan situasi dan realitas Palestina adalah murni urusan internal nasional yang tidak mengizinkan intervensi kekuatan apa pun dari luar.
“Semua upaya, untuk membentuk otoritas alternatif yang tidak mempertimbangkan keinginan rakyat Palestina, “akan mati sebelum kelahirannya” dan tidak akan berhasil,” kata pernyataan Hamas dilansir Al-Mayadeen.
Pernyataan Hamas ini menyusul pernyataan serupa yang dikeluarkan Komite Tindak Lanjut Tertinggi Pasukan Nasional dan Islam Palestina, sebuah faksi aliansi para milisi perlawanan Palestina pada Sabtu (30/3/2024).
Aliansi Milisi Perlawanan Palestina dalam pengumumannya menyatakan mengecam proposal Israel yang menyarankan pasukan Arab asing harus memerintah Jalur Gaza.
Mereka memperingatkan, kalau usulan tersebut bertujuan untuk menjebak negara-negara Arab dalam menjalankan agenda Israel di Gaza, di tengah kegagalan drastis mereka di medan perang.
Faksi-faksi tersebut juga memperingatkan, dalam sebuah pernyataan di Damaskus, tentang bahayanya mengikuti agenda Israel tersebut.
Mereka menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan “perangkap dan kebohongan baru Zionis” yang coba diterapkan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk mengalihkan kekalahan mereka di Gaza.
“Dengan meminta bantuan negara-negara Arab tertentu, Israel, bersama dengan AS, berusaha menghindari kekalahan mengerikan yang mereka derita… untuk mengeluarkan tentara pendudukan dari rawa-rawa besar yang terjebak di Jalur Gaza, ” bunyi pernyataan itu.
Mereka juga menekankan, rakyat Palestina dapat memilih kepemimpinan mereka sendiri untuk memerintah Jalur Gaza guna mempertahankan kedaulatan nasionalnya dan menggagalkan semua rencana Israel-Amerika untuk melemahkan kemerdekaannya.
Usulan tersebut, menurut aksi Perlawanan, diajukan oleh Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant sebelum Antony Blinken, Jake Sullivan, dan Lloyd Austin.
Negara-negara Arab harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam “perangkap Zionis melalui promosi atau dukungan terhadap plot Israel-Amerika,”menurut aliansi faksi-faksi tersebut.
Adapun Hamas juga menyampaikan pernyataannya kepada Amerika Serikat dan presidennya, Joe Biden.
Hamas mengutuk niat AS untuk mengirim pengiriman senjata baru, termasuk rudal dan pesawat tempur, ke Israel.
Hal ini, kata Hamas, menegaskan kemitraan penuh pemerintahan AS dalam perang pemusnahan brutal yang dilancarkan oleh “pendudukan Nazi-zionis” terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
“Desakan pemerintahan Biden pada posisinya yang bias dan dukungan politik dan militernya yang tidak terbatas terhadap pendudukan dan kebijakan fasisnya”
“Mereka berupaya memusnahkan rakyat kami dan mengusir mereka dari tanah air mereka, menegaskan kebohongan posisi Amerika mengenai situasi kemanusiaan di negara tersebut. “
“Jalur Gaza, dan bencana yang disebabkan oleh mesin pembunuh Zionis yang didukung Amerika,” bunyi pernyataan tersebut.
Hamas menambahkan kalau gagasan yang Israel-AS usulkan untuk melindungi warga sipil Palestina sebenarnya bertujuan untuk menyesatkan dan menutupi kejahatan pendudukan Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Gerakan ini menyerukan komunitas internasional dan PBB untuk memberlakukan larangan total terhadap pasokan senjata kepada Israel,.
Perly diambil langkah-langkah untuk menghentikan agresi, yang mengarah pada meminta pertanggungjawaban pendudukan dan para pemimpinnya atas pelanggaran dan kejahatan tersebut.
Kejahatan. terhadap kemanusiaan.