DITENGAH hingarbingar suara setuju dan tidak setuju, pemerintah bersikeras akan melaksanakan kurikulum baru untuk tahun ajaran 2013-2014 untuk semua jenjang pendidikan dengan pengecualian untuk jenjang pendidikan sekolah dasar yang hanya 30 persen. Paling tidak, menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, ada 102.053 sekolah di seluruh Indonesia dari semua jenjang pendidikan menjadi sasaran dari penerapan kurikulum 2013.
Tentang pelaksanaan kurikulum baru yang hanya 30 persen untuk SD di tahun ajaran 2013-2014, menurutnya, disesuaikan dengan penetapan sekolah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sekaligus berdasarkan jenis sekolahnya, negeri dan swasta, ketersediaan guru dan sarana prasarana, serta status akreditasi.
“Tidak ada piloting. Semua kabupaten/kota harus melaksanakan kurikulum 2013,” kata Musliar saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 di Pusat Pengembangkan Tenaga Pendidikan, Depok, Selasa (12/2/2013).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemdikbud, jumlah SD yang menerapkan kurikulum 2013 sebanyak 44.609 sekolah. Kemudian pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 36.434 sekolah dengan jumlah siswa kelas VII sebanyak 3.250.717.
Adapun pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.535 sekolah dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 1.420.933. Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 9.875 sekolah dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 1.131.549.
“Untuk negeri atau swasta sudah ada jumlahya proporsional. Tapi boleh saja diganti, tetapi jangan sampai menimbulkan kecemburuan kepada sekolah swasta andaikata mereka tidak mendapatkan,” tandasnya.
Seperti diketahui, penerapan kurikulum 2013 tahap pertama ini menyasar pada kelas I dan kelas IV jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP hanya untuk kelas VII dan untuk jenjang SMA/SMK hanya kelas X saja. Selanjutnya akan diteruskan pada 2014 dan 2015.
Khusus untuk persiapan guru ajar dalam pelaksanaan kurikulum baru itu, dikatakan, para guru calon peserta pelatihan implementasi kurikulum 2013 telah disiapkan menjalani pelatihan sehingga tidak terjadi kebingungan saat mengajar.
Guru yang menjadi sasaran utama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah guru kelas 1, guru kelas 4 dan guru pendidikan jasmani yang sudah terpilih di masing-masing sekolah sesuai dengan pelaksanaan tahap pertama.”Nanti akan dibuat satu rombongan belajar. Satu rombongan isinya lima orang guru termasuk kepala sekolah,” katanya.
Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang akan dilatih meliputi kepala sekolah, guru agama, guru pendidikan jasmani, guru seni budaya, guru IPA, guru IPS, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru PPKn, guru matematika, dan guru prakarya .
“Mata pelajaran di SMP disederhanakan menjadi 10. Guru yang akan dilatih 11 orang guru untuk kelas VII,” jelas Musliar.
Untuk mata pelajaran IPS, sekolah harus memilih salah satu guru yaitu guru sejarah, guru geografi, atau guru ekonomi. Demikian juga halnya untuk mata pelajaran IPA, guru yang dipilih guru biologi atau fisika. Selain guru, pengawas juga mendapat pelatihan untuk kurikulum 2013 ini.
Adapun untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) jumlah guru yang dilatih minimal sebanyak lima orang termasuk kepala sekolah meliputi guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru sejarah, dan guru bimbingan konseling
Tentang tidak diterapknya kurikulum baru ini untuk semua SD, Kemendikbud mengatakan, ada kesulitan dari sebarannya. Sehingga pada tahun pertama pelaksanaan kurikulum 2013 ini sasaran untuk SD akan dipakai 30 persen saja dulu untuk kelas I dan IV.”
Pemilihan penerapan hanya pada 30 persen SD ini disebabkan jumlah sekolahnya yang cukup banyak yaitu sekitar 148.000 sekolah di seluruh Indonesia. Belum lagi jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercatat sekitar 30.000 sekolah.
Jumlah sekolah ini tentu berbanding lurus dengan jumlah gurunya yang juga tercatat cukup banyak meski hanya kelas I dan IV saja. Sementara dalam bulan Juni, pelatihan guru ditargetkan selesai untuk implementasi bulan Juli.
“Kami realistis saja populasi SD ada 148.000 sekolah belum termasuk MI. Pelatihan guru harus rampung Juni. Sebenarnya bisa dilakukan juga Agustus tapi untuk yang Juli kan tidak mungkin,” kata Mendikbud M. Nuh.
Kendati demikian, ia menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi sekolah dalam penerapan kurikulum baru ini. Baik sekolah yang ada di kota maupun di pedalaman tetap menjadi sasaran implementasi kurikulum baru pada Juli mendatang.
“Jadi tidak numpuk di kota semua. Negeri dan swasta serta akreditasi apapun juga berhak untuk penerapan kurikulum. Jadi bisa dilihat kalau yang akreditasi A itu lemahnya dimana dan yang lain lemah dimana,” ujarnya.
Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kurikulum baru akan diterapkan pada kelas VII dan X untuk semua sekolah di seluruh Indonesia seperti yang sudah dipaparkan dalam konsep uji publik.
“Untuk SMP itu diterapkan di kelas VII seluruh sekolah. Untuk SMA/SMK sasarannya kelas X seluruh sekolah juga. Hanya SD saja yang 30 persen populasi sekolah,” tandasnya.