Kereta api Aceh, yang terlunta-lunta selama tiga tahun terakhir, dan menjadi polemik akibat penolakan masyarakat yang tidak ingin desanya menjadi pelintasan, karena mengganggu ketenteraman dan aktifitasnya, kembali mendapat anggaran sebesar Rp 1,3 triliun lebih yang berasal dari dana alokasi keperintasan.
Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam paparan Kinerja 2013 di kantornya, Rabu, 11 Desember 2013, membenarkan adanya alokasi dana subsidi keperintisan untuk penyelenggaraan angkutan kereta api perintis Aceh lintas pelayanan Kreung Mane-Bungkah-Kreung Geukuh.
Menurutnya, kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan aksepsibilitas masyarakat terhadap pelayanan moda transportasi kereta api melalui program keperintisan.
“Kereta perintis ini akan menjamin keberlangsungan dan percepatan pembangunan kereta api Aceh ke depan, terutama capaian target masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya.
Selain sebagai pencapaian MP3EI, Mangindaan menjelaskan bahwa kereta perintis ini juga akan berguna sebagai sosialisasi kehadiran kereta api Aceh bagi masyarakat serta fungsionalisasi aset yang telah ada guna mempertahankan kondisi sarana dan prasarana.
Mengenai rute, Mangindaan mengungkapkan saat ini terdapat sebelas kilometer lebih track yang siap dioperasikan pada lintas Kreung Mane-Bungkah-Kreung Geukuh dan telah dilakukan uji kelayakan operasional.
“Sudah tersedia satu kereta rel disel Indonesia dengan kapasitas 444 penumpang.Operator ditetapkan penugasan PT KAI sebagai operator kereta api perintis Aceh,” tambahnya.
Selain itu, Mangindaan menjelaskan keselamatan merupakan menjadi aspek yang berpengaruh pada tingkat kehandalan kereta api. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan dengan sertifikasi baik terhadap SDM maupun sarana perkeretaapian, audit keselamatan perkeretaapian, inspeksi keselamatan secara random, sosialisasi keselamatan, pencegahan kecelakaan dengan penggunaan teknologi maupun penegakan hukum.
E.E. Mangindaan, anak dari mantan pelatih PSSI A.E. Mangindaan, pernah bertugas di Aceh ketika masih berpangkat letnan. Ia juga pernah bermain bersama Persiraja dan memiliki koneksitas dengan beberapa tokoh Aceh.
Sang ayah, A.E. Mangindaan pernah menjadi pelatih Persiraja ketika klub Banda Aceh itu di puncak kejayaan saat dipimpin Haji Di Moerthala.
Menurut sebuah sumber, Mangindaan menginginkan Aceh memiliki alternative moda transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah sehingga menghasilkan biaya yang murah bagi melancarkan arus barang dan orang.
Semasa bertugas di Aceh, di ujung tahun enampuluhan, Mangindaan mengenal dan mengetahui adanya kereta api Aceh yang mengubungkan Banda Aceh dengan Besitang di Sumatera Utara. Dan seperti dikatakan kepada “nuga.co,” beberapa waktu lalu, ia menginginkan moda transportasi itu bisa dihidupkan kembali di Aceh.
Alasannya, ketika itu, provinsi lainnya di Indonesia yang tidak punya latar belakang sejarah
perkereta-apian berlomba-lomba ingin memiliki moda transportasi ini. “Saya yakin Aceh sangat membutuhkan.
Dulu, ketika kereta api di Aceh masih hidup, menurut Mangindaan, ia bisa menyentuh ekonomi pedesaan dan menghidupan kota-kota kecil dengan stasionnya.
Ia tahu betepa Sigli, Bireun, Lhokseumawe dan Langsa menjadi sangat hidup ekonominya karena transportasi kereta api. Kepada “nuga.co,” ia mengenang bagaimana stasion kereta api Banda Aceh, persisnya di depan Masjid Raya Baiturrahman sangat ramai.
“Saya dulunya sering cari makan di sana dan sangat menikmatinya,” kata Mangindaan. Bahkan secara berseloroh ia juga mengakui pernah menikmati “naik” kereta api Aceh yang masih berbahan bakar kayu api.
Ia meyakini Aceh akan bisa berkembang secara pesat bila dukungan moda transportasi tersedia sebanyak mungkin.
Sebuah sumber dari Pemprov Aceh mengatakan, kebijakan untuk menghidupkan kereta api Aceh tidak menjadi prioritas utama. Bahkan dalam anggaran yang lalu, Pemprov mencoreng anggaran untuk mendukung pengembangan kereta api dan mengalihkan ke sector lain.
Sumber itu tidak mengerti kenapa Pemprov melakukan itu. Ia menuding, kebijakan anggaran semacam itu dinilainya bodoh dan tidak berpihak kepada masa depan yang lebih baik bagi Aceh.