ACEH mengalami stagnasi dihampir semua sektor kehidupan usai kecamuk konflik. Pendidikan yang stagnan, pertumbuhan ekonomi yang merangkak, kemiskinan yang mangkrak dan korupsi yang mewabah. Tak semuanya, memang. Ada catatan kemajuan di sektor infrastruktur berkat campur tangan brr dan lembaga donor asing, baik dari pemerintah mau pun non pemerintah, yang terhimpun dalam multi donor fund pasca gempa dan tsunami. Tak bis dipungkiri pula, ada program Pemprov yang populis dan menyentuh kebutuhan dasar di sektor jaminan kesehatan. Semua itu di tulis oleh Darmansyah dengan plus minus sebagai bagian dari “romantisme pasca perang.”
Hasil penelitian Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) dan Peccap, yang didukung oleh World Bank serta Australian Aid, tentang kondisi pendidikan negeri ini yang dipublikasikan pekan pertama Desember lalu, tidaklah sebuah “surprise” ketika berhenti pada kesimpulan tiga kata, pendidikan Aceh stagnan. Ya, pendidikan Aceh stagnan.
Sebuah kesimpulan, yang sebenarnya sudah disimpulkan jauh sebelum dua lembaga itu meneliti dan memublikasikannya. Seperti diungkapkan kawan saya di MPD Aceh, yang sehari-hari memelototi perkembangan pendidikan di negeri ini, dan juga menginderai hasil penelitian itu menyimpukan dengan kalimat yang lebih sederhana, “tak ada yang baru dari cerita lama.”
Bahkan seorang pensiunan pendidik di Darussalam ketika kami bertemu dan bertanya jawab tentang kondisi pendidikan Aceh mutakhir, yang juga membaca dari opini peneltian itu, dengan sungkan menghindar untuk menjawab secara tajam. Dengan sinis sang pendidik berangkat dari guru SR hingga guru besar itu mengatakan,”peta jalan pendidikan Aceh sudah tak berujung. Rasanya tak perlu sebuah kajian yang metodologi serta samplenya nyaris “njelimet.”
Tak perlu sebuah kesimpulan, yang kalau tidak disimpulkan pun, memang sudah ambruk. Lihat saja realitas “out put.” Kok ditanya!
Dan kesimpulan Mata dan Peccap itu, yang durasinya mendekati kondisi “factual,” karena ia di”introducir” atas nama jargon komperehensif analisis, khas istilah di dunia penelitian, menurut sang teman tidak akan banyak mengubah kondisi acak-acakan pendidikan,
Yang hampir pasti, seperti hasil penelitian sebelumnya, resume Mata dan Peccap akan menghuni rak buku kepustakaan atau pun “file disk” tanpa pernah menjadi “virus” kegalauan bersama di ranah realitas.
Persis seperti ungkapan seorang kawan kami, bekas pejabat di Bappeda Aceh yang paling mengerti tentang metedologi penelitian dikaitkan dengan kondisi di negeri ini, yang ternyata juga “membaca” dalam dua tanda kutip publikasi dua lembaga non provit itu, berkata dengan nada setengah culas, ”masih ada yang peduli!”
Ya, Siapa peduli. Sama dengan tidak pedulinya kita ketika institusi pendidikan kita, dari paud hingga perguruan tinggi mengabaikan eksistensinya sebagai representasi dari mediasi pencerdasan kehidupan intelektual dan kultural anak “bangsa” di “negara federal” ini.
Wouww… Tak ada yang baru ketika Mata dan Peccap dengan serius membantangkan angka untuk membenarkan kajian yang berkaitan dengan stagnannya pendidikan itu. Angka yang dikooptasikan dengan kemiskinan dan indek pembangunan manusia itu berkelindan dalam kesimpulan pesimis.
Permainan angka untuk mendukung kurva grafik menaik atau menurun memang sudah jamak dan menjadi “trade mark” di khasanah penelitian. Permainan angka, yang ketika di tayangkan lewat proyektor yang nyaris menjadi “game show” matematis sengaja dirumit-rumitkan untuk menghasilkan “opini” akurasi dengan memberi tekanan pada kata “error” yang kecil. Biasalah.
Kami tidak ingin mendegradasikan posisi Mata dan Peccap sebagai lembaga “underground” atau pun “nonkredibel” dalam penelitian berbiaya “mewah” itu. Kami tahu secara metedologi apa yang menjadi basis kedua lembaga itu dalam melaksanakan penelitiannya. Basis yang sudah sangat umum untuk mendapat data yang diolah secara rendom seperti kebiasaan penelitian lainnya.
Yang ingin kami tegaskan adalah, Mata dan Peccap, yang di percaya sebagai “kakitangan” dua lembaga prestise, Word Bank dan Australian Aid, untuk memotret kekinian kehidupan pendidikan di Aceh, tidaklah selamanya bebas nilai dalam mengambil kesimpulan final itu.
Ada kepentingan, yang oleh orang awam sulit diraba, pada setiap penelitian yang memakai “sponsorship.” Persoalannya, apakah kepentingan itu menghasilkan dampak ganda bagi perbaikan pendidikan di Aceh atau hanya menjadi senjata “bargaining position” untuk menguatkan “power” yang dimiliki “sponsor” untuk melakukan “pressure” dalam kebijakan bantuannya Jawabannya, kita tidak tahu. Sama tidak tahunya kita untuk apa penelitian itu dikemas. Yang kita tahu,”tak ada makan pagi gratis.”
***
Lupakan kepentingan publikasi penelitian Mata dan Peccap tentang stagnannya pendidikan di Aceh. Mari kita angkat potret pendidikan Aceh secara sederhana ketika angka-angka partispasi sekolah yang di “update” oleh badan pusat statistik, selama delapan tahun terakhir, bergerak turun naik di angka yang tipis tanpa pernah bisa menyentuh batas atas.
Artinya, kalau dipresentasikan secara secara kelompok umur, sejak lima tahun terakhir, angkanya maju mundur. Ambil misalnya kelompok usia 16-18 tahun, yang berarti usia SLTA. Angka partisipasinya “mati,” secara rata-rata 72,50 persen. Sedangkan kelompok usia 19-24 tahun, yang kalau di lekatkan pada realitasnya berarti usia pendidikan tinggi, angkanya terpaku di 24 persen. Semua angka itu kita kutip dari akumulasi tahun 2011, yang kalau diurut ke lima tahun sebelumnya tak mengalami kenaikan.
Angka partisipasi berdasarkan kelompok usia ini sudah bisa dijadikan basis analisis kepada kita betapa menyedihkannya “nasib” pendidikan Aceh. “Nasib” yang tak pernah mengalami pertumbuhan signifikan dan terkunci pada bidang datar yang landai. Bidang yang tidak menanjak yang mungkin juga menjadi acuan dalam penelitian Mata dan Peccap sehingga sampai pada kesimpulan stagnan.
Kalau pun kita mau mengutip angka presentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan anak-anak usia di atas 10 tahun, dalam hasil “update” tahunan BPS itu, kondisinya akan lebih menyedihkan lagi. Coba salin angka persentase tamatan rata-rata selama lima tahun terakhir, mulai dari dari SD hingga S I. Akan diperoleh catatan untuk SD 26 persen, SLTP 21 persen, SLTA 23 persen dan diploma dan S I yang cuma 3 persen.
Kita bisa setuju dengan Mata dan Peccap, bahwa stagnasi ini tidak hanya pada partispasi dan kelompok usia, tetapi juga “terkunci” di mutu yang “out put”nya merata di semua strata lulusan. Sehingga kalau digradualkan, pendidikan di Aceh memang mengalami pasang surut yang seharusnya menjadi pekerjaan “borongan” kita bersama.
Hebatnya lagi, mengutip hasil penelitian setengah ilmiah dan nyaris asal-asalan dari lembaga semi profesional beberapa bulan lalu, menyimpulkan terjadinya timbunan korupsi yang luar biasa di bidang pendidikan di Aceh. Korupsi di bidang pendidikan tidak hanya terjadi di proyek infrastruktur tetapi juga melahirkan turunan anak cucu yang beranak pinak ke “proyek” peningkatan mutu guru, sertifikasi, pemanfaatan dana bos dan “mark up” anggaran pendidikan di APBD.
Secara menantang seorang pemerhati pendidikan kepada kami membisikkan bagaimana kasatmatanya permainan anggaran yang terjadi di sektor pendidikan. Buktinya, pejabat dinas pendidikan menjadi incaran “menggiurkan” penegak hukum untuk dibuikan atau diajak kompromi memainkan pembenaran kesalahan dengan jalan damai.
Korelasi stagnasinya pendidikan di Aceh antara ketidakpedulian terhadap pertumbuhan, mutu dan perilaku birokrasi yang korup menjadi simpul benang kusut stagnannya pendidikan Aceh. Kasus dana abadi pendidikan yang menguap nilainya, dana pinjam pakai bea siswa Pemprov di Unsyiah, pembangunan rumah guru di daerah terpencil dan carut marutnya pemerataan serta penempatan guru hingga menjadi debat tak berkesudahan bisa dipakai sebagai pembenaran sumbangan terhadap degradasi sektor ini.
Tentu kita tidak bisa membiarkan pendidikan di Aceh terus stagnan uai mengalami “turbelensi” di periode lalu. Diperlukan upaya revitalisasi dengan mengarahkan perbaikan sistem dan standarisasi pengajaran yang komperehensif, berjenjang dan tuntas untuk menyingkirkan hambatan peningkatan dan pertumbuhannya dalam sebuah “road map” yang menyentuh kebutuhan dasar pendidikan itu sendiri. Diperlukan langkah bersama di antara “stakeholder” untuk mencari terobosan dalam mencapai kualitas pendidikan ini, terutama kesadaran atas penting menghitung “share” penganggaran dengan cakupan kebutuhan.
Diperlukan penataan ulang penempatan dan pemerataan guru berdasarkan kebutuhan riil mata ajaran dan mendekatkan rasio dengan jumlah kelas serta murid sehingga debat tentang kelebihan dan kekurangan guru yang selama dekade terakhir menjadi dakwa dakwi bisa selesai.
Selain itu, dibutuhkan keberanian sinerjitas penganggaran bersama antara pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi dalam pelatihan berjenjang guru-guru untuk mendekatkan jarak mutu sekolah perkotaan dan sekolah di daerah marjinal agar kesenjangan yang selama dekade lalu menghantui kita bisa lenyap.
Untuk melengkapi pembangunan pendidikan di Aceh, dibutuhkan penghitungan kebutuhan dana per satuan murid mau pun mahasiswa agar subsidi pendidikan bisa didekatkan dengan indek biaya.
Memang tidak mudah untuk merevitalisasi pendidikan di Aceh setelah keterpurukannya selama dua dekade. Tidak harus ada perbantahan dengan menyalahkan akar masalahanya yang memang sudah sangat jelas.
Kita mafhum menurunnya mutu dan pertumbuhan pendidikan di Aceh telah berlangsung selama dua dekade terakhir bersamaan dengan memburuknya keamanan. Kita masih belum melupakan bagaimana sekolah dibakar, guru-guru di ancam dan pendidikan ditelantarkan sehingga terjadi marjinalisasi pendidikan yang mendekatkan negeri ini pada ancaman “lost generation.”
Sebuah petaka yang menjadi milik kita bersama, dan ketika “perang” usai kita mendapatkan remuknya mutu akademis anak didik. Dan ketika hendak bangkit kita dihadang oleh ketidakbecusan pengelolaan manajemennya pendidikan karena “booming” desentralisasi juga menyentuh sektor ini. Sektor yang ditukangi “raja-raja” kecil di pemerintahan daerah dengan “membancak” anggaran dan berlagak sok tahu tentang pendidikan itu sendiri
Makanya, untuk bangkit dari stagnasi ini dibutuhkan pendekatan yang luwes, menyeluruh dan terprogram dalam penataan ulang kebijakan pendidikan di Aceh sehingga jarak antara sekolah di desa dengan perkotaan tidak jungkir balik dalam mutu dan pengajaran. Dibutuhkan pula kebijakan pemerataan dalam penempatan guru, dengan melakukan zero toleransi kepindahan terhadap guru-guru mata ajaran tertentu.
Tidak cukup dengan teknis pendidikan saja, dibutuhkan kesepakatan bersama di antara “raja-raja” kecil di pemerintahan untuk menyatukan visi dan persepsi agar pembangunan pendidikan bisa menjadi tema sentral dengan penanganan yang lebih tertib, bermoral dan bukan mengedapankan “moral hazard.”