Hari-hari ini ada berita gaduh. Berita gaduh di media cetak, media online, media radio dan media hoax. Gaduhnya mirip akan pecahnya perang. Seperti akan pecahnya perang antara Rusia dengan Ukraina.
Bedanya, perang berita gaduh ini tidak mengerahkan senjata dan pasukan. Tidak juga dengan latihan perang sebagai gertak.
Perang model yang saya tulis ini hanya dalam bentuk pernyataan. Pernyataan dukung mendukung. Pernyataan yang saling dahulu mendahului bak balapan Mandalika.
Perang yang melibatkan media koran, radio dan online untuk memuat pernyataannya.
Perang yang memakai polling seperti tampilan sebuah media yang saya baca kemarin. Polling seratus delapan puluh delapan responden.
Yang menempatkan nama seorang pajabat eselon satu sebagai urutan teratas.
“Masya Allah,” gumam saya terhadap picisannya berita media ini.
Kalaupun nggak ada koran dan media online yang mau di ajak, mereka bikin pernyataan sendiri. Tulis dan baca sendiri. Kalau juga nggak mempan tulis hoax sendiri.
Tentu Anda bertanya. Apa gerangan berita gaduh yang isiannya perang pernyataan itu.
Nggak usah bete kalau saya kasih tahu.
Gaduhnya calon pejabat gubernur dan bupati-walikota yang habis masa jabatan menjelang pilkada dua tahun mendatang.
Pilkada serentak yang diamanatkan undang-undang yang menyebabkan ada rentang waktu dua tahun bagi jabatan gubernur, bupati dan walikota yang lowong untuk sampai ke hari pilkada serentak itu.
Saya tidak ingin menulis gaduh di provinsi, kabupaten dan kota lain. Saya fokus saja ke provinsi sendiri. Provinsi Aceh.
Provinsi yang akan mendapatkan seorang pejabat gubernur lima Juli mendatang bersamaan dengan soh-nya Nova Iriansyah. Nova yang dulunya dilantik sebagai gubernur usai menjalani posisi wakil dan pelaksana tugas.
Wakil gubernur paket bersama Irwandi Yusuf. Jadi pelaksana tugas setelah Irwandi dibekap ka-pe-ka karena kasus korupsi empat tahun lalu.
Di November dua tahun lalu sang wakil yang pelaksana tugas itu dikukuhkan sebagai gubernur.
Sohnya Nova inilah yang menggaduhkan jagad pernyataan. Pernyataan yang berbendera organ maupun label peroragan dengan sebutan tokoh plus intelektual.
Pernyataan yang tak semuanya menjaga jarak dengan kepentingan. Pernyataan yang bersambung ke jagad media. Jagad yang mengisi halamannya dengan teka teki silang dan muatan spekulasi.
Jagad yang juga ingin mendapat simpati.
Bagi mereka yang masih waras hanya bisa memonyongkan mulut kala mendengar dan membaca isian pernyataan. Tentu saya tak mau menuduh yang bikin pernyataan dan yang menuliskannya tak waras.
Biarkan saja. Kan dunia ini tak semuanya diisi oleh orang waras.
Di kampung saya saja dulunya ada yang namanya si Apok. Setengah gila. Si Apok cerocosnya kalau nggak di filter bisa benar semua. Si Apok yang minta semua pernyataannya harus di”iya”kan.
Si Apok yang kenek raun pe-em-toh yang bisa bernyanyi merdu lagu P Ramli, Engkau laksana Bulan. Si Apok yang kalau pernyataan dibantah bisa menjadi liar.
Lain dari si Apok. Ada lagi yang gilanya penuh. Bukan setengah gila. Namanya Mak Ani.
Untuk menurunkan tensi kegilaan Mak Ani ini ia harus di sogok dengan nasi bungkus. Nasi bungkus yang menyebabkan dia bisa waras.
Kalau saya nggak mau jadi si Apok atau mak Ani yang setengah gila dan gila penuh itu.
Saya nggak ingin cerocos yang terus diiyakan model si Apok. Juga nggak mau jadi mak Ani kalau gilanya dalam skala penuh harus disogok dengan nasi bungkus
Untuk itu pula saya nggak mau terjebak dalam kegilaan pernyataan. Saya ingin lurus-lurus saja. Lurus siapa yang akan diusulkan Tito Karnavian sebagai pejabat. Tito yang menteri dalam negeri.
Usulan itu biasanya ada tiga nama. Satu dari tiga nama itu akan dicontreng oleh oleh Jokowi yang presiden. Contreng tanda jadi. Sebelum contrengan Jokowi itu pasti sudah ada contrengan kecil dari Tito.
Contreng mencontreng ini kan hanya untuk klarifikasi yang bernama hak preoregatif,
Hak preoregatif yang pernah mengantarkan Mustafa Abubakar dan Ramli Ridwan ke kursi pejabat gubernur
Juga pernah mengantar Tarmizi Karim di posisi yang sama. Posisi yang juga diemban Tarmizi ke Kalimantan dengan label penugasan.
Kursi pejabat gubernur yang nggak usah “dibeli” lewat setoran nama ke partai. Namanya juga pejabat. Nggak definitif kok.
Kalau sekarang?
“Wuah.. ribet,” kata kawan saya yang punya hub ke kementerian dalam negeri. Sang kawan mengingatkan saya agar tidak latah.
“Orang Aceh kan ada di posisi direktur jenderal,” katanya tanpa mampu mengeja nama sang pejabat itu.
Saya pun nggak ingin mengacaukan pembicaraan dengan sang kawan dengan memberitahu nama si pejabat.
Saya tahu nama pejabat kemendagri yang orang Aceh itu. Namanya Safrizal. jabatannya Dirjen administrasi dan kewilayahan.
Safrizal ini termasuk yang dihebohkan untuk calon pejabat gubernur. Tapi saya nggak ngeh kalau ia terseret dalam arus itu. Arus mendukung dan didukung.
Secara pribadi saya nggak kenal dengan ini orang. Ia kan adik klas saya dari segi usia. Bukan adik klas pada posisi jabatan. Sebab jabatannya mentereng dari karir yang dibangunnya secara moncer.
Tentang Safrizal ini saya pernah mendapat bibisikkan dari seorang kawan. Kawan yang satu kesatuan dengannya ketika di Bireuen.
Bisikannya lembut.
“Ia orang yang merintis dari bawah bang,” katanya. Saya hanya tertawa untuk bisik ini. “Iyalah,” kulum saya mengantarkan senyum agar ia senang.
Di bathin saya datang gejolak. “Kok saya diajarkan tentang hafalan jenjang karir seseorang.
Saya tahulah jenjang karir dari seorang lulusan apede-en atau pun iip. Bisa dimulai dari lurah, sekretaris kecamatan atau pun pejabat juru tulis di kantor kabupaten.
Safrizal yang apede-en dan iip itu tentu berangkat dari sana. Berangkat dari bawah untuk kemudian merangkak hingga mencapai jabatan eselon satu dilingkungan aparatur sipil negara.
Macam-macamlah sebutannya, Bisa Dirjen, Sekjen, Irjen dan sebagainyalah. Safrizal sudah berada di sana. Dirjen. Eselon satu. Jabatan yang mentok untuk sebuah jenjang karir aparatur sipil.
Diatasnya?
Ada jabatan menteri. Jabatan ini politis. Diangkat oleh presiden. Jabatan pembantu. Bisa dari mana saja asal muasalnya. Yang nggak bisa dari oficce boy, satpam atau orang kebersihan.
Jabatan politis lainnya adalah gubernur, bupati, walikota dan keuchik gampong. Kalau camat? Nggak bisa. Itu karir. Seperti karir Safrizal.
Kok hanya menyebut nama Safrizal doang? Itu tanya yang datang dari bisik luar kuping saya. Yang kemudian mendengung kata,”ingin buat pernyataan?”
Saya sulit untuk membantah. Terserahlah.
Sesulit mereka menuduh seorang apit awe dalam antaran “intat linto.”
Saya bergumam menerima tudingan ini sembari menyemburkan ucapan, asthagfirullah.
Saya tak ingin menjadi apit awe yang dulu menjadi kolom Hasyim Kaliane Singh di sebuah media nun di sana. Apit awe yang antarannya kritik tingkah manusia.
Apet awe untuk Safrizal, Adli Abdullah dan Indra Iskandar yang dipollingkan dengan responden yang tak jelas asal muasalnya dan tak kita mengerti kemana arah juntrungannya.