Setgab Koalisi “memotong” satu dari dua pjakan kaki PKS, dan membiarkan partai yang dilanda prahara kasus kuota impor daging sapi itu “bermain” satu kaki di parlemen sebagai oposisi. “Kaki” yang dipotong Setgab itu adalah keikutsertaan PKS dalam pemerintahan.
Kepastian PKS bermain dengan “satu kaki” ini diungkapkan oleh sebuah sumber yang valid bahwa “istana” sudah mengirim sinyal akurat perihal pemberhentian partai itu sebagai anggota koalisi pendukung pemerintahan.
Pemberitahuan ini, menurut sumber itu, disampaikan kepada salah satu menteri PKS pada pertengahan pekan lalu, dan akan di”clear”kan sesegerakan mungkin lewat surat resmi dari SBY selaku Ketua Setgab.
Fahri Hamzah, kader PKS yang selama ini pernyataan-pernyataan terus “meninju angin” membenarkan tentang telah berakhirnya “spring water,” musim semi, antara PKS dengan partai-partai pendukung pemerintah.
“Katanya, Presiden SBY akan menulis surat secara resmi terkait pemberitahuan ini,” kata Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 12 Juni 2013. Menurut Fahri, Istana berjanji akan mengirimkan surat pemberitahuan ini pada Sabtu pekan lalu. “Tapi, sampai Senin malam, surat tersebut tak kami terima.”
Menurut Fahri, rapat Majelis Syuro sedianya akan menindaklanjuti surat pemberitahuan ini. Namun, karena surat tak kunjung diterima, rapat Majelis Syuro akhirnya dibatalkan. Menurut Fahri, PKS masih menunggu kelanjutan pemberitahuan lisan dari Istana. “Ini informasi yang valid dan serius,” ujar dia.
Karena itulah, PKS dapat mengerti mereka tak diundang dalam rapat Sekretariat Gabungan kemarin malam. Menurut dia, tiadanya undangan untuk PKS memverifikasi dan membenarkan bahwa PKS sudah dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan.
Menurut dia, jika surat sudah diterima, Majelis Syuro akan merespons pemberitahuan ini. “Nanti Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang memutuskan tindak lanjut,” kata dia.
Sebuah sumber dari Setgab Koalisi mencibir pernyataan dari Fahri sebagai dalih untuk me”ritual”kan sikapnya sebagai kelompok yang terzalimi. Padahal hakekatnya tidak begitu. Dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat Setgab itu sudah mengesahkan bahwa partai yang sedang gonjang ganjing itu sudah “out.”
PKS benar-benar sudah tak dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintahan setelah tak diundang dalam rapat pembahasan RAPBN mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak Selasa malam. Rapat itu sendiri dipimpin oleh SBY sebagai Presiden sekaligus Ketua Setgab.
Tidak diundangnya PKS karena adanya perbedaan sikap dengan koalisi terhadap rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah elite partai koalisi gerah dengan sikap PKS. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS munafik karena bersikap menolak, tetapi tetap ingin berada di koalisi.
Dalam kontrak koalisi yang disepakati pada 15 Oktober 2009 disebutkan bahwa semua partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, jika ada anggota koalisi yang tidak sepakat, hal tersebut diatur dalam butir kelima yang berisi sebagai berikut:
“Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.”
