Pemerintah, kini, sedang menyiapkan langkah kenaikan harga bahan bakar minyak dengan pilihan beberapa skenario harga. Santernya kenaikan harga bbm ini dipicu oleh pernyataan beberapa kalangan politisi dan ekonom tentang makin tidak sehatnya lagi kondisi anggaran akibat tersedot oleh subsidi.
Beberapa kalangan yang dekat dengan tim ekonomi pemerintah membenarkan adanya persiapan untuk menaikkan harga bbm. Menurut sebuah sumber, pemerintah akan memilih kebijakan moderat untuk merealisasikan kenaikan bahan bakar minyak ini agar lebih kecil resikonya secara politik dan ekonomi. Langkah moderat ini ditempuh untuk menghindari gejolak di masyarakat dan menghindari inflasi tinggi.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, telah meminta pemerintah segera mengusulkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini bertujuan mengurangi beban subsidi sehingga bisa dialokasikan ke sektor pembangunan yang lain, seperti infrastruktur minyak dan gas.
Menurut beberapa anggot komisi VII pemerintah harus bersikap tegas mengambil suatu kebijakan. Dengan kebijakan yang tidak jelas dan ambivalen justru menimbulkan ketidakpastian. Mereka menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan tertentu dan mobil pribadi tidak akan efektif. Pembatasan dengan mengacu pada jenis kendaraan akan sulit, baik dari segi implementasi maupun pengawasannya.
Langkah yang paling tepat untuk menangani masalah bbm ini adalah dengan menaikkan harga, hanya perlu keberanian pemerintah. Tahun depan Pemilu, ini akan menjadi dilema antara menjaga citra dan kondisi riil yang ada.
Komisi VII juga telah mengusulkan percepatan konversi BBM ke gas. Usulan konversi BBM ke gas ini sudah merebak sejak 2010. Namun pemerintah masih dinilai tidak serius menjalankannya. DPR sudah setuju pengalokasian gas untuk kebutuhan domestik, pemerintah masih juga jalan di tempat.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Qoyum Tjandranegara, mengatakan, pemerintah belum membuat formulasi pengendalian BBM bersubsidi secara jelas. Bila sudah menetapkan aturan pengendalian BBM bersubsidi, seharusnya pemerintah memberikan banyak opsi pilihan kepada masyarakat.
Ia menilai, opsi yang paling mungkin dilakukan adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, kenaikan harga dengan rentang Rp 1.000-2.000 per liter masih dalam batas wajar. “Kalau mau BBM subsidi dibatasi, jangan hanya memperbanyak Pertamax karena harganya masih mahal. Perlu ada opsi lain,” katanya.
Ia juga mengusulkan pemerintah menugaskan operator pelaksana untuk menciptakan jenis BBM dengan kualitas di antara Premium dan Pertamax. Qoyum mengusulkan ada BBM dengan oktan 90-92 yang harganya lebih mahal dari Premium, namun lebih murah dibanding Pertamax.
“Sehingga, kalaupun ada juga wacana penjatahan volume untuk mobil pribadi, masyarakat bisa diberikan jalan keluar dengan opsi BBM tersebut,” ujarnya.