Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mengaburkan keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak dengan mengatakan dalam kicauannya di twitter sebagai kebijakan paling berat, isyarat kearah penetapan harga Rp 6.500 per liter untuk jenis premium sudah ada di kantong pemerintah.
Draft keputusan itu telah disepakati usai SBY mengumpulkan para menteri dan gubernur beberapa hari lalu. Bahkan beberapa gubernur telah menyoliasasikan kenaikan harga ini ke masyarakatnya.
Namun begitu SBY tetap mengatakan kebijakan soal pengendalian harga bahan bakar minyak belum final. Di akun Twitternya (@SBYudhoyono), Presiden berkicau tentang alasan lamanya memutuskan kebijakan tersebut.
“Keputusan terkait BBM adalah keputusan yang paling berat karena saya tahu persis akibat yang harus ditanggung oleh masyarakat,” tulis Presiden dalam akun Twitternya Kamis malam.
Presiden mengaku pilihan yang diambil nanti adalah pilihan dengan konsekuensi beban minimal bagi masyarakat. Oleh karena itulah mengapa keputusan ini memerlukan waktu.
Presiden juga menulis bahwa apapun pilihan yang diambil harus menjadikan ekonomi domestik bisa lebih kuat dan tidak membebani pemerintah berikutnya.
Seperti diberitakan, saat ini pemerintah memang sedang mempertimbangkan menaikkan harga BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap.
Nantinya ada pengaturan penjualan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Pertamina dan perusahaan distributor BBM nanti akan menyediakan SPBU terpisah khusus untuk mobil pribadi dan sepeda motor atau angkutan umum. Namun usulan ini masih sebatas wacana. Presiden direncanakan akan mengumumkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini pada Mei mendatang.
Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan persiapan pemerintah mengimplementasikan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui penyesuaian harga telah mencapai 90 persen. Dia mengatakan pemerintah akan mengurangi subsidi untuk kelas menengah dengan menyesuaikan harga BBM menjadi Rp 6.500 per liter.
“Secara teknis persiapannya sudah 90 persen,” kata Jero, di Jakarta, Kamis (18/4/2013). Dia mengatakan pengendalian konsumsi BBM itu akan dilakukan dengan menaikkan harga BBM bagi kelas menengah menjadi Rp 6.500 per liter, sembari tetap memberikan subsidi untuk masyarakat kurang mampu.
“Produksi BBM harganya Rp 9.500 tetapi dijual ke masyarakat Rp 4.500, jadi sekarang yang menengah ke bawah tetap mendapatkan subsidi Rp 5.000 dan menengah ke atas termasuk yang mampu, diberikan subsidi Rp 3.000,” ujar Jero. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sarana infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan serta memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin.
“Semua sudah siap persiapannya, di samping persiapan SPBU, juga disiapkan kompensasinya,” ujar Jero Wacik. Dia menambahkan, kebijakan ini akan berjalan seiring dengan program energi lain seperti konversi bahan bakar gas (BBG), pengendalian BBM dengan menggunakan teknologi informasi serta kampanye penghematan.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kebijakan yang akan diputuskan pemerintah tidak akan memberikan efek inflasi yang terlalu besar, dan mampu menghambat konsumsi BBM bersubsidi. “Kebijakan yang paling signifikan adalah (untuk) mengerem kuota (BBM bersubsidi). Yang tadinya bisa 53,3 juta kiloliter, bisa ditahan ke angka 48 juta kiloliter,” ujarnya.
Dari kebijakan BBM ini, Hatta mengharapkan pemerintah dapat melakukan penghematan senilai Rp 21 triliun, yang dapat dimanfaatkan untuk belanja sosial dan menjaga defisit anggaran. “Penghematan itu tidak besar, Rp 21 triliun, (tapi) dapat kita gunakan untuk mengurangi defisit atau program-program seperti raskin,” katanya.
