Merebaknya isu tentang penggeledahan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan, yang rencananya dilakukan hari ini, menyebabkan banyak pejabat di lingkungan kerja pemerintah provinsi itu kalah kabut. Penggeledahan, yang bertiup, juga akan menyasar ke ruang kerja gubernur dan akan dilakukan oleh oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Isu tersebut menyebutkan kalau polisi menggeledah ruangan Kepala Biro Kuangan Pemerintah Provinsi Sumut Baharuddin Siagian terkait kasus korupsi dana Bantuan Operasioanl Sekolah yang telah menyeret Kabag Perbendaharaan Pemprovsu IIyas Hasibuan sebagai tersangka dan saat ini telah ditahan.
Isu digeledahnya ruangan Kepala Biro Keuangan tersebut sempat menjadi sorotan para wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov. Para wartawan mendatangi ruangan yang teletak dilantai dua gedung Pemprov tersebut. “Hanya isu rupanya Bang,” ujar salah seorang wartawan.
Sebelumnya juga diisukan kalau ruangan Kantor Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho digeledah tim Komisi Pemberantasan Korupsi Kabar menyebutkan kalau kedatangan tim KPK ke kantor Gubsu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Madina Hidayat Batubara dan dua kroninya yang beberapa waktu telah tertangkap tangan oleh KPK di Medan.
Tetapi kabar penggeledahan itu dibantah oleh Juru Bicara KPK Johan Budi. Informasi tentang digeledahnya Gedung Pemprovsu oleh KPK juga dibantah oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanpolinmas), Eddy Sofyan.
Apalagi kata Sofyan informasinya terkait penggeledahan ini disinyalir berkaitan dengan pencarian bukti, terkait isu dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) untuk kepentingan kampanye Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Incumben) yang berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi pada Pilgubsu 2013. “Ada aja isu dari mana? Tidak ada, abang sedang ikuti pelatihan cegah terorisme,” ujar Eddy hari ini.
Eddy mengaku heran dengan adanya isu penggeledahan tersebut beredar dalam beberapa hari belakangan ini. Eddy menduga bahwa situasi ini sengaja diciptakan untuk menimbulkan kehebohan di Pemprovsu, “tandasnya.
Seperti dikatahui kalau KPK saat ini tengah menyelidiki APBD Pemprov Sumut tahun 2013 berkaitan dengan pengucuran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) bagi 33 kabupaten/kota. Penyelidikan kasus ini bermula dengan tertangkap tangannya Bupati Madina Hidayat Batubara dan dua kroninya disaat melakukan suap menyuap pada salah satu proyek dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang di kabupaten tersebut.
Saat melakukan penggeledahan, KPK menemukan uang Rp 1 miliar hasil suap dari salah seorang pemborong proyek dana BDB yang akan dikerjakan. Informasi menyebutkan kalau uang tersebut adalah uang suap pemborong yang memenagkan tender proyek rumah sakit di Kabupaten Madina yang bernilai Rp 33 miliar.
Aktivis ’98 Pemuda Madina Irwan Daulay juga berkomentar kalau KPK serius menangani masalah korusi khusus dugaan penyimpangan dana BDB yang dikucurkan oleh Pemprov Sumut ke 33 Kabupaten/Kota di Sumut pasti banyak para koruptor lain yang akan tertangkap.
“Informasi yang beredar banyak kepala daerah yang memberikan pelicin sebesar 5 sampai 7 persen dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (DBD) yang dicairkan oleh Pemprov Sumut. Kalau ini serius diungkap oleh KPK, maka akan banyak kepala daerah dan walikota yang tertangkap oleh KPK dan Sumut bakal facum of power,” tegas Irwan Daulay.
Sementara itu Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sepertinya tak mau ketinggalan langkah dengan KPK dalam mengungkap kasus dugaan penyimpangan dana BDB Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang dipimpin oleh Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada 33 Kabupaten Kota.
Polda Sumut dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap pengucuran dana BDB oleh Pemprov Sumut ke Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) tahun 2012. “Saat ini kita masih melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan BDB Kabupaten Labura,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Sadono Budi Nugroho.
Sadono juga menyebutkan kalau penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana BDB masih panjang karena saat ini masih dalam pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket). ”Kita masih mengumpulkan bukti-bukti, proses masih panjang,” ujar Sadono.
Sebelumnya Sadono menyebutkan kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga saat ini sedang menangani kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut tahun 2013. “Yang kita tangani tanhun 2012, kalau kasus dana BDB tahun 2013 ditangani KPK,” ujar Sadono.
