Dinasti “kerajaan” Banten versi modern, yang dikuasai “trah” Ratu Atut Chosiyah, mulai oleng bersamaan dengan penangkapan “tonggak penopang” utamanya Chaeri Wardhana, atau akrab di sapa Wawan, oleh KPK. Hampir bersamaan waktunya, selang sehari kemudian, “tiang penyangga” lain dinasti itu, Ratu Atut, dicekal berpergian ke luar negeri atas permintaan KPK.
Tak ada jalan lain bagi Atut, anak “jawara” itu, selain bergerak cepat dan diam-diam menyangga tiang yang tumbang untuk menegakkan kembali dinastinya. Atut pun menghilang beberapa hari dan menyiapkan gerakan diam yang langsung menyentuh ulama dan kiai Banten sebagai sokoguru penyangga kekuasaannya yang doyong.
Lepas dari soal bagaimana kecekatan Atut bergerak, penangkapan Wawan dan pencekalan dirinya pasti memiliki imbas penting pada olehnya dinasti politik Banten. Benarkah?
Pasti akan memberi imbas. Apalagi “kerajaan” Banten versi modern dimana Atut sebagai aktor utamanya hidup di era kebebasan dan ploitik terbuka. Dalam politik terbuka, kepercayaan public memegang peranan paling penting. Jika kepercayaan publik runtuh maka kepercayaan investor juga runtuh.
Dinasti Atut sama dengan dinasti politik lainnya, dimana dinasti berpusat kepada satu orang yaitu Atut yang sudah dicegah KPK. Bisa jadi penangkapan Wawan akan menjadi pintu masuk KPK ke Atut. Mencokok Wawan berarti sudah setengah jalan melumpuhkan Atut.
Goyahnya kekuatan dinasti Atut di Banten, juga akan berimbas pada politik lokal. Ini akan membuat lawan-lawan politiknya mendapatkan angin segar untuk bergerak. Dan patut dicatat, dengan latar belakang Atut yang Golkar, pasti akan terjadi gerilya seperti yang diungkapkan tokoh-tokoh PDIP tentang kemungkinan Rano Karno mengambialih Banten.
Dinasti Banten, atau induk “corporat” keluarga Atut, berawal dari sang ayah, Tubagus Chasan Sochib. Sang jawara Banten ini pernah berujar “Sayalah gubernur jenderal.” Kalimat itu dilontarkan sang jawara setelah Chasan mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001.
Pesona Chasan berkibar melalui perusahaan CV Sinar Ciomas yang didirikan pada1970-an. Perusahaan kontraktor itu cikal bakal PT Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan.
Proyek-proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT Sinar Ciomas seperti pembangunan gedung dewan tahun 2006. Pelabuhan dermaga di Cigading. Pembangunan gedung DPRD Banten senilai Rp 62 miliar juga tidak lepas dari PT Sinar Ciomas.
Chasan Sochib meninggal 30 Juni 2011. Namun, pamor keluarga ini belum luntur karena keluarga besarnya menduduki banyak posisi penting di pemerintahan maupun bisnis.
Chasan memiliki banyak istri. Jumlah istri dan anak Chasan Sochib bukan “angka pasti”. Istri pertamanya, Wasiah, tak bisa menyebutkan siapa saja istri Chasan. “Ada di mana-mana,” katanya.
Seseorang yang dekat dengan penerima gelar doktor honoris causa dan profesor dari Northern California University dan Global University International ini bercerita, “Chasan juga tak tahu jumlah dan nama semua anaknya.”
Jumlah istri Chasan sebenarnya bisa terlihat dari data tentang ahli warisnya. Surat Mahkamah Agung menunjukkan Chasan memiliki 25 ahli waris dari 6 istri.
Tentang nasib Atut dikaitkan dengan soliditas Golkar di Banten, Hajriyanto Y. Thohari, salah seorang tokoh Beringin itu mengatakan pasti akan berdampak pada partainya.
Hajriyanto membenarkan bila kasus yang menjerat Atut dan keluarganya mempengaruhi citra Golkar. Meski belum ditetapkan, kata dia, publik akan menilai buruk Partai Golkar. Dia khawatir pandangan buruk ini akan berimbas pada perolehan suara di Pemilihan Umum 2014.
KPK menangkap dan menetapkan sang adik kandung, Tubagus Chaeri Wardhana, sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Ketua MK Akil Mochtar. Setelah itu, Atut sudah dicegah pergi ke luar negeri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas hibah, bantuan sosial, dan belanja di Dinas Bina Marga, Tata Ruang, serta Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012. Auditor juga telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pembangunan jalan.