Dinasti politik yang dikembang di Banten oleh “trah” Ratu Atut Chosiyah dipastikan korup, selain sarat dengan nepotisme, dan menutup akses kekuasaan bagi kepentingan publik karena sumber daya dan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang.
Kecenderungan ini sangat terasa dalam penguasaan jabatan-jabatan publik di Banten yang menempatkan “trah” jawara sebagai dominator disegala sektor. Mulai dari gubernur, bupati, walikota hingga anggota DPR memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan Atut.
Setelah penangkapan Chaeri Wardhana atau akrab di sapa Wawan, adik kandung Atut, yang juga penyandang dana trah Banten itu, oleh KPK dalam kasus Pilkada Bupati Lebak, kini terkuak bagaimana peran Ratu Atut sebagai “god-mommy” dalam mendistribusikan kekuasaan itu ke lingkungan “trah”nya.
Politik dinasti di Banten yang dikuasai keluarga Ratu Atut Chosiyah, kini, mulai menuai kritik. Para pengiritik meminta agar sistem kekuasaan di Banten dibangun transparan. Mereka berpendapat ada larangan politik dinasti, tapi sistemnya harus transparan, mekanismenya akuntabel, tidak karena nepotisme.
Para pengamat menilai, politik dinasti adalah penyimpangan dari demokrasi karena demokrasi masih prosedural belum substansi. Pemilu kepala daerah tampak hanya seremonial sehingga lahirkan dinasti.
“Dinasti konotasinya tidak demokratis karena dibangun atas keturunan,” ujar seorang pengamat LIPI.
Ia mencontohkan, model politik dinasti di Amerika maupun Jepang yang meski tampak dinasti tapi sistemnya dibangun transparan, yaitu klan Bush sebagai presiden dan Kennedy. Termasuk Perdana Menteri Jepang klan Fokuda.
“Dalam dunia modern bisa saja keluarga jadi kepala daerah, tapi prosesnya tidak nepotisme seperti klan Kennedy karena mereka seleksinya ketat, dan akuntable,” ucapnya.
Sementara itu dari sisi lainnya, Golkar menilai wajar dinasti politik yang dibangun oleh kadernya, Ratu Atut Chosiyah. Pasalnya, calon-calon pemimpin daerah atau legislator yang maju dari keluarga Gubernur Banten itu dinilai mumpuni dan tak melanggar aturan.
Politisi Partai Golkar, Ade Komarudin, menjelaskan, pihaknya tidak melarang bila ada kader yang mencoba membangun dinasti politik, termasuk Atut, yang menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perempuan. Pasalnya, hal itu merupakan hak sebagai warga negara, dan selama hasil survei menunjukkan adanya dukungan masyarakat dan tingginya peluang memenangkan pemilihan umum.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, yang menjadi perhatian bukanlah niat untuk membangun dinasti politik yang dilakukan oleh kader partainya. Yang pasti, kata Ade, bila hasil survei menunjukkan hal positif, Golkar akan memberi dukungan penuh.
“Patokannya cuma survei, tidak ada yang lain. Kalau surveinya bagus, pasti didukung Golkar karena kita pertimbangannya ilmiah,” ujarnya.
Politik dinasti yang disorot publik, terutama di Banten, pasca-penangkapan dan penetapan adik kandung Atut, Wawan, menyebabkan, Komisi II DPR RI antusias untuk merumuskan aturan main yang jelas terkait politik dinasti tersebut.
Aturan main akan diperketat agar calon petahana tak seenaknya mengusungkan calon. Namun, di sisi lain, juga perlu ada landasan kuat agar tak terjadi pelanggaran pada hak konstitusi dan tak mudah kalah saat digugat ke Mahkamah Konstitusi.
