Gempa dan tsunami yang menghantam Aceh sembilan tahun lalu, belum menghilangkan trauma hebat bagi anak-anak “aso lhok”nya. Perkampungan yang sepi, terutama di kawasan pesisir, dan rasa nyeri dari kenangan yang terus datang mengiris, menyebabkan banyak di antara penduduk yang masih miris dalam menjalani kehidupan normalnya.
Memang, secara fisik, dengan infrastruktur yang dipulihkan lewat kebijakan “potong kompas,” melalui pembentukan badan rehabilitasi dan restrukturisasi yang menampung kemurahan hati masyarakat global, Aceh bisa mendapatkan apa yang hilang dari hitungan angka rupiah kerugiannya.
Kehancuran infrastruktur, rumah, jalan, bersama dengan fasilitasnya, telah kembali. Bahkan dibeberapa bagian malah lebih baik. Seperti dibangunnya kembali jalan Banda Aceh-Meulaboh lewat dana hibah dari US-AID dan Negara donor yang tergabung dalam “Multi Fund,” yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 4 triliun.
Begitu juga dengan pembangunan rumah “kotak sabun” dengan berbagai type dari bantuan negera dan organisasi donor, yang menurut catatn terakhir mencapai 110.000 unit.
Masih juga tersisa ingatan kita betapa kemampuan BRR, yang semula dituding dengan “joke” khas Aceh “ badan “bek rioh-rioh,” melakukan revitalisasi anggaran lewat manajemen pengolalaan yang sangat canggih dari adaptasi berbagai program yang pernah dilancarkan dalam melakukan revitalisasi bencana di berbagai belahan dunia.
Terlepas kesan sinis terhadap BRR, tapi, siapapun, harus mengakui kemampuan manajerial mereka dalam pengolaan rehabilitasi dan restrukturisasi pembanguanan kembali Aceh pasca bencana terbilang sangat hebat.
Kita tidak bisa menyamakan dengan sistim birokrasi pemerintahan, semacam kini terjadi di Aceh, yang menghabiskan anggaran tahunan yang jumlahnya belasan triliun tidak mampu dan harus “berkelahi” dengan “mubaziritas” akibat banyak yang “koyak” oleh “kedajalan” pejabat dan pengolala yang memakannya lewat “copy-paste” anggaran berdurasi “mark-up.”.
Siapa yang tidak miris kalau dengan akal sehat bisa menjalarkan ingatannya saat gempa dan tsunami. Aceh mengalami kelumpuhan total, terutama kawasan pesisir bagian barat. Rumah-rumah rata dengan tanah, infrastruktur lenyap. Jalan yang menghubungkan Banda Aceh hingga Meulaboh putus total.
Pantai barat Aceh menjadi “kuburan” dengan pemandangan mengerikan.
Di Banda Aceh enam tujuh puluh persen infrastruktur hancur. Mayat bergelimpangan. Aktivitas bisnis, perkantoran dan sebagainya terhenti total. Sampah tsunami memenuhi kota. Air bersih, listrik, jaringan telefon, internet, pusat perbelanjaan mati.
Semuanya memilukan. Menyerikan. Dan dunia juga tersihir oleh kecepatan menjalarnya pemberitaan. Kecepatan tayangan “live” televisi. Kecepatan pertukaran informasi dari rasmi hingga media sosial. Sebuah haru biru dunia yang menggoda para pemimpin dunia berdatangan, membawa “bingkisan” dan menyerukan satu kata,”Derita Aceh adalah Derita Dunia.
Ingat saja bagaimana Bill Clinton terpana di depan masjid Lampuuk. Tayyip Erdogan menitik air mata di Masjid Baiturrahim dan PM Australia ikut menyakiskan tentaranya membungkus mayat di Lampulo.
Saat itu suasanya sendu. Tawa yang sering terdengar di warung-warung kopi kala itu berganti dengan tangis dan jerit histeris orang-orang yang kehilangan keluarga.
Mereka yang kehilangan tempat tinggal mengungsi ke berbagai lokasi yang dianggap aman. Titik pengungsian tersebar di sejumlah titik. Mereka menjadi nomaden dari barak ke barak. Dari rumah tinggal keluarga ke rumah keluarga yang lain.
Beberapa hari setelah tsunami, bala bantuan dari berbagai negara datang. Ini tak terlepas dari peran jurnalis di Aceh yang terus memberitakan peristiwa besar tersebut. Padahal kala itu, pemerintah melalui Penguasa Darurat Sipil membatasi gerak wartawan khususnya wartawan media asing di Aceh karena sedang ada misi menumpas Gerakan Aceh Merdeka.
Pemerintah Indonesia tak mampu lagi membatasi warga asing masuk ke Aceh. Bersamaan dengan itu, relawan dari berbagai provinsi juga datang. Berkat bantuan mereka Banda Aceh kembali menata diri kembali hingga cantik seperti sekarang.
Triliunan rupiah dana bantuan mengalir ke Aceh. Banyaknya uang di Aceh sempat melonjak angka inflasi di provinsi itu. Gaji pekerja setinggi langit membuat nilai uang jatuh. Harga barang dan jasa naik tajam. Biaya hidup di Banda Aceh sangat tinggi.
Bantuan asing sempat sulit masuk ke Aceh karena status provinsi itu yang masih Darurat Sipil. Semua pihak kemudian berhasil mendorong Pemerintah Indonesia dan GAM untuk melakukan gencatan senjata.
Kedua pihak kemudian sepakat menandatangani nota perdamaian dan mengakhiri perang yang berlangsung tiga dekade di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. GAM melebur menjadi warga negara biasa, TNI/Polri nonorganik ditarik dari luar Aceh.
Perdamaian yang mulai bersemi kemudian diisi dengan pembangunan bermacam infrastruktur yang sudah hancur akibat petaka. Rumah, perkantoran, sekolah, pusat layanan kesehatan, jalan, jembatan, air bersih dan lainnya.
Pemerintah membentuk sebuah lembaga setingkat menteri yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk menangani pemulihan Aceh dan Nias. Badan itu bersinergi dengan NGO-NGO lain termasuk membantu perekonomian warga.
BRR sempat membuat blue print melarang pembangunan rumah di dekat pantai, untuk menghindari pertumbuhan penduduk di area rawan tsunami. Ironisnya, rencana ini tak berjalan. Kini rumah-rumah kembali berdiri di dekat laut, cukup berbahaya bagi masa depan mengingat Aceh salah satu daerah rawan tsunami.
Kini sembilan tahun berlalu. Tak ada lagi mayat, sampah, atau pemandangan menyeramkan seperti saat Aceh diterjang tsunami. Banda Aceh menjadi refleksi kebangkitan provinsi itu selepas bencana.
Kota paling barat Sumatera itu kini bak metropolitan. Dalam lima tahun terakhir, dua mal sudah berdiri. Jalan protokol bertambah seiring padatnya kota. Mobil-mobil mewah berseliweran di jalanan siang malam dan macet bukan lagi pemandangan langka.
Tempat hiburan seperti kafe, warung kopi modern dengan akses internet nirkabel secara cuma-cuma, tempat karaoke, wahana permainan anak bertabur. Menggambarkan kemajuan kota dan tuntutan gaya hidup warganya yang mulai konsumtif.
Aceh benar-benar sudah bangkit. Warga tak mau berlama-lama hidup dalam duka. Mereka sadar bahwa jalan hidup masih panjang. Filosofi ini harus benar-benar menjadi pegangan.
Namun yang sangat penting bukan melupakan begitu saja gempa dan tsunami yang sudah terjadi. Tapi menjadikan peristiwa besar itu sebagai pelajaran untuk meningkatkan kesadaran akan bencana, agar generasi selanjutnya lebih siap menghadapi gempa dan tsunami yang bisa saja terulang di masa mendatang.
Memberi pemahaman secara lisan dan tulisan perlu terus dilakukan, di samping menyiapkan infrastruktur pengurangan risiko bencana. Di lokasi bekas amuk tsunami Aceh, kini sudah berdiri beberapa gedung penyelamatan (escape building) dan sirine tsunami atau tsunami early waring system.
Sayangnya infrastruktur ini masih terbengkalai. Dalam beberapa tahun terakhir sempat terjadi beberapa kali gempa besar di Aceh, tapi gedung itu belum dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Masyarakat lebih memilih lari ke tempat lain, sehingga terjadi kemacetan yang mengancam keselamatan. Pemerintah sempat berencana membangun lagi gedung penyelamat di beberapa tempat, tapi sampai sekarang masih nihil.
Begitu juga dengan sirine tsunami yang masih mengandalkan listrik dari PLN. Ketika gempa besar terjadi, listrik sering padam. Imbasnya sirine yang seharusnya berbunyi sebagai peringatan tsunami agar warga segera menyelamatkan diri, malah tak bisa berfungsi.
