Aceh mengalami fase sulit untuk mendatangkan investasi akibat kendala minimnya infrastruktur dan peliknya penyelesaian masalah keamanan, sebagai dua dari berbagai syarat datangnya investor.
Dengan kondisi Aceh yang masih carut marut, investor akan berpikir ulang untuk datang ke Aceh karena resiko dari “safety” investasinya sangat tidak terjamin. Untuk itu, Aceh memerlukan pembenahan infrastruktur dasar dan memperbaiki iklim keamanan investasi sebelum keluar memaparkan tawaran prospek investasi.
“Mungkin sudah bergunung MOU yang ditandatangani sepanjang delapan tahun terakhir. Lantas siapa yang datang. Kecuali spekulan tambang kecil-kecilan atau perkebunan yang menghancurkan habitat.
Lainnya? Nonsen,” ujar seorang tokoh bisnis Aceh di Jakarta dengan tertawa.
“Gila apa investor menanamkan modalnya ke Aceh. Kecuali investor yang spekulatif dan ‘hit and run.’
Investor tembak lari. Atau investor yang keruk keuntungan secepatnya lantas lari,” ujar seorang pengamat kepada “nuga.co” di Jakarta
Sepanjang delapan tahun terakhir pemerintah Aceh memang sudah melakukan penandatangan MOU dengan berbagai kalangan, baik investor dalam negeri maupun luar negeri dalam “roadshow” yang panjang dari pimpinan pemerintahan.
Tapi hingga hari ini tak satu pun di antara mereka yang benar-benar menanamkan modalnya untuk kepentingan investasi di Aceh.
Banyak di antaranya yang berkunjung ke Aceh, di jamu Pemprov lantas pulang dan berkesimpulan “no” untuk investasi yang tidak didukung oleh “infrastruktur dan “safety.”
Pemerintah Aceh sekarang juga menawarkan Sabang sebagai alternatif investasi. Tapi mereka lupa Sabang sudah “out of date.” Sabang sudah ketinggalan. Sabang sudah tidak menarik karena mahal dan tidak punya daya dukung “hinterland” ekonomi yang kuat.
“Mau apa ke Sabang?
Kecuali untuk “diving” snorkeling” dan memuji keindahan alamnya. Lainnya? Sabang sudah jauh ketinggalan dari Tamasek atau Singapura dan Batam. Sabang tidak kompetitif dengan Belawan. Mau apa?
Prospek investasi sulit untuk ditawarkankarena lemahnya daya dukung transportasi dan minimnya jaminan keamanan
Makanya memiliki impian saja untuk menjadikan Aceh sebagai lokasi investasi terbaik di Indonesia Barat tidaklah cukup.
Dengan sumber daya alam dan kondisi geografis yang mumpuni Aceh tidak memiliki akses menjadi provinsi tujuan investasi yang ciamik.
Jaminan keamanan yang disuarakan bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri pasti tidak cukup karena tidak berbanding lurus dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Memang ada faktor keunggulan, seperti letak geografis Aceh s yang angat strategis di pintu Selat Malaka.
Posisi ini sering dikabarkan kepada investor menjadi pintu gerbang perdagangan ke berbagai tujuan seperti Afrika, Timur Tengah, dan juga Australia.
Bisa juga dikemukakan keunggulan Aceh yang memiliki undang-undang dan aturan khusus yang pro terhadap investasi.
Di antaranya adalah UU No 1/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.
Bahkan ada segepok aturan tentang penanaman modal yang berpihak kepada investor, beberapa peraturan turunan dari UU Pemerintahan Aceh.
Misalnya peraturan tengan minyak dan gas, dan soal pengalihan masalah pertahanan yang akan menjadi kewenganan Aceha.
Bahkan masih ada kawasan pelabuhan bebas Sabang, yang oleh banyak kalangan masih juga diyakini bisaq menjadi pusat investasi ideal di masa depan.
Memang kawasan ini memberikan berbagai insentif seperti pembebasan bea masuk, pembebasan pajak, serta kemudahan dalam perizinan.
Bahkan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai i komoditi pertanian, sumber daya laut, dan mineral mudah sekali didapatkan di Aceh.
Apakah itu sudah cukup?
Dengan semua itu, kami dengan penuh ketidak percayaan Aceh belum mumpuni untuk menjadi lirikan investor
