Jalan terjal yang ditempuh untuk menaikkan harga bahan bakar minyak oleh Pemerintahan SBY akhirnya terwujud, Senin malam 17 Juni 2013, bersamaan dengan disahkannya Rancangan APBN-P 2013 melalui voting di DPR yang dimenangkan oleh fraksi-fraksi yang bergabung dalam Setgab Koalisi.
Tidak mudah untuk memenangkan pertarungan untuk menggoalkan RAPBN-P ini. Dibutuhkan kesabaran, gertakan dan penyingkiran sesama rekan koalisi dan “bermain” cerdik untuk menantang perlawanan dari partai oposisi. Tahun lalu rencana ini kandas setelah “pengkhianatan” rekan koalisi di ujung pembahasan.
Yang paling menertawakan adalah permainan retorika yang disuarakan oleh masing-masing para politisi dengan melakukan pembodohan terbuka kepada publik. Pembodohan yang datang dari oposisi adalah tentang postur APBN. Tentang penerjemahan subsidi. Dan tentang kebijakan mereka mengicuh lewat janji kesejahteraan semu.
Dari partai koalisi juga mempermainkan kata-kata rakyat dengan bantuan lansung sementara atau jani kemakmuran ketika harga-harga melambung dan pemiskinan sistematis terjadi lewat hitung-hitungan angka yang sama sekali tidak pernah dipedulikan rakyat.
Tidak hanya di ruang Gedung DPR “permainan” utak atik dan tolak tarik terjadi. Para fraksi dari partai politik juga mempermainkan aksi jalanan dengan mengambil keuntungan untuk pencitraan masing-masing partai. Kalau boleh kita simpulkan, aksi tawar menawar yang dilakukan, entak namanya koalisi atau oposisi adalah cerminan “kemunafikan” yang sarat dengan pesan retorika kebohongan yang menatasnamakan rakyat.
Ada satu pertanyaan yang tersisa setelah RAPBN-P ini disahkan. Rakyat yang mana yang menjadi “jualan” para fraksi itu? Rakyat dari hasil voting, 338 menerima atau menolak 181 itu. Kalau boleh dikatakan, merekalah yang rakyat itu.
Benar apa yang ditulis oleh “Kompas” bahwa politik tidak melulu soal idealisme, lobi, dan jaringan. Ada dimensi lain yang juga penting, yaitu citra dan persepsi. Pada dimensi ini, media adalah sarana yang mutlak. Lewat media, citra dan persepsi diusahakan dibangun serta disebarluaskan kepada khalayak.
Namun, pembentukan citra dan persepsi tidak ditentukan semata-mata oleh media. Ada hal lain yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan citra: mulai dari substansi gagasan hingga riwayat kubu kekuatan politik yang sedang berusaha membangun citra. Menjelang Pemilu 2014, pembentukan citra dan persepsi di ruang publik meningkat. Setiap kekuatan politik tidak ingin ketinggalan merebut simpati.
Dalam konteks demikian, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan pintu masuk penting bagi sejumlah kekuatan politik untuk mengampanyekan citra yang hendak mereka bangun. Seperti kaset lama yang diputar terus-menerus, strategi yang dipakai dalam membangun citra tidak berubah: mari tolak kenaikan harga BBM karena rakyat pasti tidak menyukai harga naik.
Pembangunan citra sebagai kekuatan politik yang prorakyat pun dibangun. Sikap menolak rencana kenaikan harga BBM diumumkan di mana-mana walau itu berbeda dengan sikap partai politik lain pendukung pemerintah. Argumen ilmiah coba diselipkan dengan mengutip hasil survei bahwa lebih dari 86 persen orang Indonesia tidak setuju harga BBM naik.
Kegaduhan terjadi. Kekuatan politik pendukung pemerintah dinilai seharusnya bersikap sama dengan pemerintah dalam isu sangat strategis seperti harga BBM. Upaya membangun citra sebagai kekuatan politik yang prorakyat ternyata berhadapan dengan tudingan perilaku tidak etis, tidak konsisten, dan hanya mau cari untung sendiri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya paham ke arah mana perdebatan itu bergerak. Karena itu, lewat juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, ia mempersilakan rakyat untuk menilai sendiri manuver setiap parpol pendukung pemerintah.
SBY pun tidak akan mau mencopot menteri gara-gara pertentangan di antara kekuatan pendukung pemerintah. Mencopot menteri justru berpotensi besar menguntungkan kelompok yang sedang membangun citra prorakyat dengan mengampanyekan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Jadi, berhati-hatilah, jangan sampai kalah cerdik memainkan isu BBM…
