Partai Keadilan Sejahtera mengalami degradasi citra sebagai insitusi politik yang “bersih,” usai melawan penegakkan hukum, dengan menghalangi penyitaan mobil dugaan hasil korupsi Luthfi Hasan Ishak di kantor pusatnya dan mengabaikan pemanggilan sebagai saksi ke KPK oleh Hilmi Aminuddin.
Walau pun kedua perlawanan ini dianulir oleh komentar kadernya dengan alasan yang sangat tidak “masuk akal,” beberapa pengamat dengan keras menuding partai yang mengatakan dirinya “paling bersih” itu, sebagai perwujudan dari sebuah lembaga yang menhalang-halangi penegakan hukum.
Tidak hanya pemanggilan Hilmi, ketua majelis syuro, yang tertunda, rapat lembaga yang dipimpin oleh ustaz itu, begitu Hilmi di panggil, juga mengalami penundaan Sabtu malam karena para kadernya sudah mengantuk.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzammil Yusuf mengatakan, pertemuan Majelis Syuro PKS semula akan membahas isu-isu terakhir termasuk masalah penyitaan mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq dan pemanggilan ustaz Hilmi Aminuudin sebagai saksi.
Walau pun rapat gagal terlaksana, Taufik Ridho mengungkapkan partainya akan taat kepada hukum. Hal itu akan dilakukan dengan kedatangan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dan Presiden Anis Matta ke KPK awal pekan depan. Keduanya akan diperiksa dalam perkara koropsi Luthfi Hasan Ishak dan Ahmad Fathanak dalam kasus kuota impor daging sapi.
“Kita orang yang taat hukum, ya pasti datang lah. Kita sangat menghormati proses hukum kok,” kata dia di kantor DPP PKS.lam.
Seperti diketahui, penyidik KPK batal memeriksa Hilmi Aminuddin pada Jumat 10 Mei 2013. Hilmi tak datang ke KPK dengan alasan sudah ada acara yang sudah terjadwal lebih dulu.
Di pihak lain, kader PKS yang terkenal bicara ngelantur dan emosional, Fahri Hamzah mulai menyentuh masalah kader partai lain untuk membela diri. Terbaru, ia menuding KPK tidak berani memeriksa Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Padahal, menurut Fahri, nama pria yang akrab disapa Ibas itu beberapa kali disebut menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi dari Grup Permai, perusahaan milik tersangka kasus Wisma Atlet yang juga mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
“Padahal Ibas disebut Yulianis, disebut dalam persidangan, ada nama dia (Ibas) sebagai daftar penerima, kan enggak dipanggil,” kata Fahri. Kader partai putih yang sering bicara macam “pendekar mabuk” itu menuding ada partai lain yang lebih korup dari partainya.
Di bahkan membela partainya bukan diperani oleh kader makelar. Kata dia, dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Nazaruddin adalah pejabat negara yang menjadi makelar. Sedangkan, Fathanah adalah orang swasta yang ditangkap tangan dan tidak ada urusannya dengan PKS.
“Pasti uangnya mengalir ke dalam partai. Fathanah bukanlah orang partai, jadi uangnya enggak mengalir ke partai. Tapi kalau Bendum Partai yang tertangkap tangan pasti uangnya mengalir ke dalam partai,” jelasnya.
