Tokoh internasional Mesit Mohammad El Baradei, yang mengundurkan diri sebagai wakil presiden bentukan tentara, menantang militer yang membunuh penduduk sipil secara brutal dan mengeluarkan pernyataan tidak mengakui pemerintahan otoriter dan dikendalikan oleh kekuatan senjata.
Baradei, tokoh yang pernah memimpin badan nuklir PBB, mengingatkan militer bahwa kekuasaan mereka akan runtuh kalau terus membunuh demokrasi. Tentara, kata tokoh oposisi yang sebelumnya ikut menantang presdien Mohammad Morsi, mengingatkan tentara bahwa bukan hanya mereka yang berhak atas Mesir.
Yang berhak atas kedaulatan Mesir adalah rakyat yang mengimplementasikannya lewat demokrasi. “Negeri ini milik seluruh kekuatan yang ada di Mesir. Tak seorang dan kelompok pun berhak memberangusnya. Tidak juga tentara,” katanya.
Mantan Wakil Presiden Mesir itu terancam penjara dengan ucapannya itu. Dia dibawa ke meja hijau setelah mundur dari jabatannya karena tidak setuju dengan aksi keras militer terhadap demonstran Ikhwanul Muslimin.
Baradei menjadi wakil presiden dalam pemerintahan interim yang dibentuk pihak militer. Pemerintahan tersebut menggantikan pemerintahan Mohamed Morsi yang dikudeta.
“Dia diangkat menjadi wakil presiden sebagai perwakilan dari pihak oposisi. Dia seharusnya meminta persetujuan kelompok oposisi terlebih dahulu sebelum mundur,” ujar ahli hukum Mesir, Sayyed Ateeq, yang menuntut Baradei ke pengadilan, seperti dikutip Reuters, Rabu, 21 Agustus 2013.
Persidangan Baradei dijadwalkan digelar pada 19 September. Jika terbukti bersalah, Baradei akan dipenjara selama tiga tahun.
Pendukung Baradei mengecam tuntutan hukum yang diterima mantan Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), itu. Pengadilan untuk Baradei mencermin kekisruhan yang tidak terkendali dari kondisi politik Mesir..
“Tuntutan ini menunjukkan Mesir semakin terpecah. Jika kita tidak mendukung militer maka kita juga akan dianggap lawan,” ujar asisten Baradei, Khaled Dawoud.
Sementara itu Washington mengecam pengadilan Baradei dan penahanan Badie, tokoh Ikhwanul Muslim. Pengadilan terhadap Baradei tidak akan menyelesaikan masalah Mesir. Dan penahanan Badie adalah tindakan sewenang-wenang.
“Penangkapan Badie menunjukkan militer Mesir tidak menghormati HAM. Kami ingin melihat mereka mengubah tindakannya,” ujar juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, seperti dikutip Reuters.
“Pelanggaran HAM tidak berhubungan dengan bantuan militer kami kepada Mesir,” lanjutnya. Presiden Barack Obama terus didesak untuk mencabut bantuan terhadap Mesir. Aksi itu akan diharapkan dapat membuat militer Mesir jera.
“Kami akan mengumumkan pencabutan bantuan militer jika keputusan itu memang sudah dikeluarkan,” tutur Earnest.
Militer Mesir banyak melakukan pelanggaran HAM semenjak kudeta terhadap Mohamed Morsi bulan lalu. Mereka tidak segan-segan membunuh anggota Ikhwanul Muslimin baik dalam demonstrasi maupun yang mereka tahan.
