SBY, untuk pertama kalinya, Kamis, 19 September, berdiri di mimbar ilmiah Universitas Syiah Kuala dalam pakaian almamater “jantong hate” rakyat Aceh itu untuk menyampaikan orasi penerimaan gelar “doctor honouris causa,” atau gelar doktor kehormatan,
Memakai baju lambang kelimuan, khas Unsyiah, dasar hitam dipadukan dengan warna hijau dan pinggiran kuning serta logo perguruan di bagian dadanya, SBY berdiri kukuh dengan toga hitam di podium kehormatan.
Sebagaimana biasanya, SBY membuka kalimatnya dengan nada datar dan mengungkapkan perannya bersama Jusuf Kalla dalam merumuskan perdamaian di Aceh yang mencapai puncaknya dalam MoU Helsinki 2005. SBY menguraikan jalan panjang yang pernah ia lakoni, sebelum duduk di kursi presiden, dalam mencari solusi yang pas bagi mendamaikan Aceh dengan Jakarta.
Sewaktu menjadi Menkopolkam dibawah kepresidenan Megawati, SBY memang bolak-balik Jakarta-Aceh dan memiliki sebuah kantor penghubung di kawasan Blang Padang Banda Aceh. Lewat kantor penghubung inilah SBY mendapat banyak masukan bagaimana dalam mengelola konflik di Aceh yang saat itu sedang mencapai puncak didih.
SBY tahu apa yang akan dilakukan. Tapi ia memiliki keterbatasan sebagai seorang menteri. Barulah ketika ia menjadi kepala pemerintahan yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap politik dan keamanan negeri ini, bersama Jusuf Kalla, ia merumuskan kebijakan Aceh secara menyeluruh.
Menurut SBY dalam orasinya, konflik Aceh yang berkepanjangan akhirnya dapat teratasi berkat kerja keras pemerintahannya merumuskan kesepakatan. MoU Helsinski pun tercipta sebagai penjaga perdamaian Aceh pada tahun 2005.
Presiden SBY menyebut ada 10 pelajaran berharga yang dapat dipetik dari penyelesaian konflik tersebut. Kesepuluh pelajaran itu diuraikan secara rinci dan runut di mimbar ilmiah Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, untuk menjadi kajian keilmuwan.
1. Pertama, saya sangat percaya bahwa setiap konflik selalu ada solusinya. Seberat apapun konflik itu. Kalau selalu diikhtiarkan untuk diakhiri selalu ada jalan ke arah itu.
2. Setiap konflik memilik ciri dan kepribadian sendiri. Tidak ada dua konflik yang sama. Setiap konflik memiliki karakter, persoalan, dan dinamikanya sendiri. Ketika saya bersama elemen pemerintah yang lain menyelesaikan konflik komunal di Sampit, Poso dan Ambon, mengakhiri konflik Indonesia -Timor Leste dan menyelesaikan konflik Aceh sendiri, kami mengembangkan strategi kebijakan pendekatan dan cara yang berbeda-beda.
3. Adalah lebih baik mencegah konflik sebelum terjadi daripada menyelesaikan sebuah konflik yang telah meletus. Mencegah konflik sebelum terjadi adalah lebih baik lebih mudah, lebih murah, lebih aman, lebih cepat, dan lebih efektif.
4. Resolusi konflik serta rekonsiliasi dan reintegrasi pasca konflik memerlukan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Pemimpin tingkat nasional harus memiliki visi konsep dan pemikiran yang segar tapi realistis. Dalam hal ini pemimpin harus mampu thinking outside the box.
Pemimpin resolusi konflik juga mesti memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, terkadang berlawanan dengan arus besar yang ada, dan berani mengambil resiko politik yang dapat menyebabkan kejatuhannya. Tanpa kepemimpinan, proses perdamaian tidak akan memiliki kekuatan dan arah dan pada akhirnya tidak akan berhasil.
Ketika pemerintahan yang saya pimpin mulai memperjuangkan proses perdamaian di Aceh pasca tsunami, hal itu bukan sesuatu yang popular untuk dilakukan. Ada risiko yang tinggi bagi saya jika proses itu gagal, apalagi saya belum genap 1 tahun menjadi presiden waktu itu. Namun, saya mengambil keputusan itu karena saya tahu masa depan Aceh pasca tsunami akan makin gelap dan makin tidak menentu tanpa adanya perdamaian.
5. Ketika sebuah konflik belum dapat diselesaikan, maka kelolalah dengan baik. Jika persyaratan untuk terjadinya resolusi konflik tidak terpenuhi, jangan dipaksakan. Tapi jagalah agar konflik tidak meluas dan tetap dapat dikelola dan dikendalikan.
6. Setiap konflik selalu ada peluang dan kesempatan yang tiba-tiba datang untuk mengakhirinya. Kesempatan itu biasanya kecil dan hanya sekejap. Bagian tersulit dari bagi seorang pemimpin adalah untuk secara cerdas dan cepat mengenali peluang itu dan tidak melewatkannya.
7. Untuk menyelesaikan sebuah konflik diperlukan pendekatan yang pragmatis, fleksibel dan menjangkau jauh ke depan. Pendekatan yang rigid dan dogmatis akan sulit menghasilkan solusi. Menetapkan sebuah opsi dalam perdamaian membutuhkan banyak mendengar dan sering harus melawan asumsi-asumsi lama.
8. Hal penting untuk dicapai dalam suatu perjanjian damai adalah membangun kepercayaan di antara para pihak yang berkonflik. Oleh karena itu penting untuk diciptakan prakondisi bagi sebuah peace proses. Apa yang saya lakukan bersama pihak lain sejak 2000-2004, hakikatnya juga untuk membangun kepercayaan.
9. Harus dikatakan bahwa yang lebih penting dari menciptakan perdamaian adalah menjaganya. Banyak sekali contoh dalam sejarah, sebuah perdamaian yang diraih dengan sangat sulit runtuh karena para pemangku kepentingan menjadi berpuas diri setelahnya. Menjaga perdamaian memerlukan upaya yang serius dan sistematik dan berkelanjutan. Diperlukan pula keteguhan dan political will dari para pemimpinnya.
10. Yang terakhir, khusus untuk penyelesaian konflik di Aceh ini, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, ketika sebagai presiden saya telah memutuskan dan menetapkan untuk kembali melakukan peace proses di Aceh saya berjanji untuk tidak mengulagi lagi berbagai kesalahan yang membuat gagalnya upaya damai yang dilaksanakan di masa lalu utamanya setelah perjanjian Jenewa di tahun 2002.
Melalui analisis dan evaluasi yang saya lakukan, upaya damai 2002-2003 gagal karena sejumlah faktor yaitu tidak ada dukugan yang kuat dari jajaran TNI/Polri, tiadanya dukungan politik yang kuat di Jakarta, tidak ada kebulatan dan dukungan kuat dari GAM secara keseluruhan dan absennya pemimpin yang mengambil tanggung jawab secara penuh dengan segala risiko yang harus diambil.
Oleh karena itu, selama proses penyelesaian konflik secara damai berlangsung, saya dengan dibantu wapres JK dan para pejabat pemerintahan yang lain termasuk panglima TNI dan Kapolri berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT, hal itu dapat kami lakukan.
SBY meminta agar kedamaian di Aceh terus dijaga. Dia juga meminta agar kesejahteraan warga Aceh terus dinaikkan lewat segala upaya.
“Aceh kini menjadi kawasan yang damai. Aceh kini menjadi teritori yang siap membangun dan memajukan dirinya menuju masa depan yang jauh lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya
