Pertarungan merebut hegemoni kekuasaan di Mesir kembali dimenangkan oleh kelompok sekuler setelah setahun lebih kelompok Islam modernis, yang dipersonifikasikan lewat Ikhwanul Muslimim dan Kaum Salaf, menyapu bersih kekuasaan eksekutif dan legislatif lewat pemilihan umum yang didengungkan oleh oposisi penuh dengan kecurangan.
Kekalahan Ikhwanul kali ini harus dicatat sebagai “comeback” yang keliru dari dari pemerintahan yang didominasi isu politik yang berbaur dengan rumor kembalinya Mesir kegenggaman Islam yang ketat.
Ikhwanul lewat kekuasaan yang diraih lewat kemenangan Mohammad Morsi sebagai presiden, gagal mewujudkan tuntutan pertumbuhan ekonomi karena dirongrong oleh isu yang ditiupkan oposisi bahwa Mesir akan kembali menjadi negara “otokrasi” agama.
Mereka, oposisi yang digalang lewat El Baradai, bekas Ketua Badan Nuklir PBB, dari berbagai kepentingan sekuler dan didanai dari “lembaga swadaya masyarakat” Barat, berhasil menghasut rakyat Mesir untuk menentang Morsi.
Bagi Ikhwanul, kekalahan mereka dalam membangun kekuasaan pemerintahan tidaklah terlalu merisaukan. Karena sebagai “oposan” yang sangat kenyal dengan pengalaman hampir satu abad, usai Hasan Al Banna, mendeklarasikan lahirnya sebuah organisasi politik bernama Ikhwanul Muslimin, para tokohnya sudah terbiasa berada di pinggir kekuasaan.
Berlainan dengan oposisi, yang sekarang berhasil menumbangkan kekuasaan Morsi berkat campur tangan militer, mereka tidak memiliki satu ideologi yang betul-betul mampu dipersatukan.
Oposan ini hanya bersatu dalam isu “no ikhwanul.” Dan mereka datang dari berbagai kepentingan. Seperti bekas pendukung Hosni Mubarak, militer, Kristen koptik dan kelompok-kelompok kecil LSM yang diboncengi misi Barat tentang “pluralistik” yang alergi terhadap penerapan hukum Islam.
Walau pun, kini mereka terperosok dalam “euphoria” kemenangan lewat pernyataan bahwa legitimasi rakyat telah menang, yang mendapat manfaat dari aksi ini adalah militer.
Ikhwanul Muslimin adalah kelompok oposisi tertua dan terbesar di Mesir. Ikhwanul mendapat dukungan luas di kalangan kelas menengah Mesir dan anggotanya mengontrol banyak organisasi profesional negara itu.
Sampai tahun 2011, Ikhwanul Muslimin dianggap ilegal karena undang-undang Mesir melarang semua partai berdasarkan agama. Namun pada Desember tahun itu, partai politik dari Ikhwanul Muslimin yang dikenal dengan nama Partai Kebebasan dan Keadilan mendominasi dan memenangkan sekitar setengah kursi yang diperebutkan di parlemen.
Kelompok itu awalnya tidak mengajukan calon presiden. Namun akhirnya Muhamad Mursi tampil dan terpilih sebagai presiden dalam pemilihan secara demokratis pertama di Mesir. Mursi berkuasa pada 30 Juni 2012 tetapi sejak itu pula popularitasnya terjerembab.
Pemerintahannya gagal menjaga ketertiban saat ekonomi ambruk dan kejahatan melonjak, termasuk serangkaian serangan seksual terbuka terhadap perempuan di jalan-jalan Mesir. Kekacauan itu pun mengusir banyak wisatawan dan investor dari negara itu.
Ben Wedeman dari CNN mengatakan, tugas untuk memerintah Mesir saat ini merupakan salah satu pekerjaan tersulit di bumi. Sejak Ikhwanul mengambil alih, mereka menemukan bahwa banyak birokrasi menentang mereka terkait ketakutan bahwa keompok itu akan memasukan para pendukung mereka di setiap level pemerintahan.
“Jika anda Presiden Mesir dan anda tidak dapat mempercayai polisi serta tentara anda, serta anda tahu birokrasi tidak menyukai anda, maka anda akan memiliki pekerjaan yang sangat sulit untuk dijalankan,” kata Wedeman.
Kolumnis Frida Ghitis mengatakan, salah satu hal paling mencolok dari protes 2013 terhadap Mursi adalah intesitas kemarahan terhadap Ikhwanul Muslimin. Dia menunjukkan bahwa pada Juni 2013, semakin banyak orang menandatangani petisi Tamarod – atau pemberontak – guna menarik dukungan dari Mursi ketimbang memilih dia dalam pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa ketidakpuasan telah meluas, bukan hanya pada kalangan liberal atau para mantan pendukung rejim Mubarak. Ghitis berpendapat, kredibilitas Ikhwanul dan Mursi memburuk saat mereka “berulang kali melanggar janji mereka”.
“Pada gelombang pertama pemilu, banyak pemilih berpikir kalau mereka Muslim, maka mereka harus memilih Ikhwanul Muslimin. Mereka berpikir sekuler itu identik dengan ateis. Sekarang mereka mengetahui betapa agama dapat dimanfaatkan untuk kekuasaan,” kata Ghitis
Bacalahtulisan dibanyak media Mesir yang kini memuji pemimpin militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi..
Surat kabar pemerintah Mesir lainnya, Al-Ahram juga mengangkat berita tumbangnya Morsi sebagai headline di halaman depan. “Presiden digulingkan oleh legitimasi revolusioner,” demikian headline harian tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis. Sementara media pemerintah, Al-Akhbar mengangkat berita ini dengan headline: “Dan revolusi rakyat pun menang.”
Adapun surat kabar independen Sherouk memuatnya dengan judul-judul: “Rakyat dan militer menang” dan “Revolusi mengakhiri kekuasaan Morsi dan Ikhwanul Muslimin”. Harian independen lainnya, Al-Masry Al-Youm menulis tajuk “Selamat datang kembali Mesir”.
Sementara harian independen Tahrir mengangkat judul dengan bahasa Inggris: “IT’S A REVOLUTION… NOT A COUP, MR. OBAMA!” di halaman depan edisinya Kamis ini.
Sebelumnya pada Rabu, 3 Juli larut malam waktu setempat, militer Mesir menyatakan berakhirnya kekuasaan Morsi. Jenderal Sisi pun mengumumkan ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour sebagai presiden sementara.
Sisi juga menyerukan digelarnya kembali pemilihan presiden dan parlemen di Mesir. Pengumuman ini mendapat sambutan meriah rakyat Mesir di berbagai wilayah. Warga yang berkumpul di jalan-jalan bersorak-sorai dan menggelar pesta kembang api untuk merayakan kejatuhan Morsi.
Ditulis oleh Darmansyah dari berbagai sumber
