Kemarin, Jumat, di ujung “dhuha,” dua kali dering “phone seluler” dari “Santos” tak kami angkat. Pesan pendek yang mengabarkan ia sudah ada di batas Aceh-Sumatera Utara juga kami abaikan. Kami sengaja mengalpakan komunikasi dengan “Santos,” anak Bekasi yang menjadi satu dari 45 peserta Tim Jelajah Sepeda Kompas-PGN Sabang-Padang 1.39 kilometer itu.
Alasannya, kami ingin membiarkan dia merenungi perjalanan Subulussalam-Samosir-nya, 175 kilometer, dengan membandingkan eksotisme “Negeri Ketelatan” di pesisir barat-selatan Aceh, dengan “tano” Batak, Pakpak, Dairi, Toba dan Mandailing.
Kami tahu ia gelisah ketika respon kami “padam.” Bahkan, ketika sampai di Sidikalang, Santos sekali lagi mengirim pesan pendek tiga kata,”Saya di Sidikalang ‘ngon.”
“Santos” memang tipikal kecerdasan seorang “petualang,” ini dalam artian baik, yang menginginkan memorinya terisi kekayaan tentang bentangan alam. Ia sudah jadi langganan Jelajah Sepeda Kompas sejak awal dihajat. “Santos,” seperti dikatakannya, ingin menulis buku tentang hasil jelajah nusantaranya.
Untuk itu, mungkin, ia menjalin pertemanan dengan kami tentang “Aceh Ketelatan” dengan produk kemelaratannya baik ketika masih sebagai negeri “rempah” berlatar pertanian maupun ketika “semua” kekayaan masa silam itu sirna.
Ketika “Santos” di Sululusslam dan menanyakan kemana hilangnya hutan negeri “indatu” ini setelah disalin dengan tanaman kelapa sawit berakar serabut dan tidak menyimpan air sehingga lembahnya menjadi kolam-kolam penderitaan sepanjang penghujan, saya hampir menangis untuk mengisahkannya.
“Santos” memang benar dengan ajuan tanyanya yang mengiris itu. Ketika ia menuruni bukit Krueng Luas dan bertemu Kecamatan Sulthan Daulat di Kota Subulussalam, ada yang membuat, siapa pun, miris.
Dari tempatnya berpijak hingga ke kaki langit nun di barat, timur utara dan selatan sana, yang terbentang hanya hamparan luas tanah terkelupas yangt diselang-selingi tanaman sawit. Hamparan tanah, yang terkadang tergerus sehingga berwarna kekuningan, dulunya , adalah hutan lestari yang selama puluhan tahun kayu-kayu meuranti, damar bulan dan seumnatok di makan “sinshaw” milik “hak pengusahaan hutan” milik PT Harga, Lembah Bakti, Hutan Gunung Raya, dan belasan “ha-pe-ha” lainnya.
Kini semuanya musnah. Yang tersisa hanya kemelaratan dan bencana. Hutan Sublussalam, dulunya Aceh Singkil, dan dulunya lagi Aceh “Ketelatan” eehh..eeh bukan, Aceh Selatan menjadi bancakan para pemakan “rente” yang memakai hitungan “kubik” dalam bentuk gelondongan yang duitnya, kalau dihitung, bisa memakmurkan penduduk di dua sisi sungai, Simpang Kiri dan Simpang Kanan, bagaikan masyarakat di Europa sana.
Hutan Subulussalam dan Singkil yang dibancak para “perampok” berlabel “ha-pe-ha” itu, secara hitungan kasar, luasannya mencapai lebih dari sstu juta hektar. Mulai dari Manduamas di perbatasan Barus sana, hingga ke Kuala Baru dan Bulohseuma. Bahkan sampai Trumon dan Kuala Keupong, Krueng Luas, Gelombang dan berakhir di Peumuka pada pertemuan dua aliran sungai Simpang Kiri dan Simpang untuk menjadi Sungai Singkil.
Tak ada sisa kejayaan “hutan” yang kini menjadi “hak” anak Subulussalam dan Singkil. Mereka menjadi anak-anak melata ketika curah hujan tinggi dan perkampungan mereka menjadi sungai berarus deras yang membuncahkan kehidupan mereka ke tingkat paling rendah.
Singgahlah di Gelombang. Teguklah kopi susu berair campur lumpur kekuningan yang diambil dari “krueng” atau sungai bercampur gerusan erosi. Tanyakan pada Pak Piah, atau Hanafiah, seorang lelaki bijak di sana, bagaimana nasib negerinya setelah hutan “Allah Ta’ala” yang dipersembahkan kepada mereka di”rampas” oleh “tuan-tuan” bernama asing, seperti Simon, Min Sin atau pun Tan Sri.
Pak Piah pasti akan menjawab dengan meringis. Pilu dan biasanya dengan kalimat mengiris. “Kalau hujan kami kebanjiran dan bilapanas kami kekeringan.” Itulah nasib “kota” kecil Gelombang, yang dulunya, seperti dikatakan Pak Piah member berkah kehidupan mereka.
Gelombang memang contoh dari sebuah “gampong” dengan penderitaan komplek. “Gampong” di ceruk bukit dan di pinggir sungai bernama sama dengan “kota”nya, teramat menderita usai hutan mereka di “ureoe raya klieng”kan sebagai produk ekspor selama puluhan tahun.
Kini, sisanya, kalau kita datang di musim penghujan, Gelombang akan menjadi “danau” dan penghuninya bertenda di bukit-bukit kecil dengan buntalan kain dari harta mereka yang seadanya. Mereka memang enggan untuk pindah ke lokasi lain karane disanalah mereka dilahirkan, mengais “raseuki,” berkeluarga, beranak pinak dan kemudian mati untuk ditanamkan di “jirat,” atau kuburan, keluarga.
Itulah tema perjalanan hidup anak Gelombang. Anak-anak yang menghidupi diri dari daki kemiskinan dan tidak pernah disentuh atas nama kemakmuran negeri ini, walau pun mereka tahu, nun di sana, di Koetaradja, banyak duit dalam hitungan triliunan atas nama dana otonomi khusus, dana bagai hasil minyak dan gas serta dana alokasi umum, tapi tak pernah mengalir ke Gelombang karena di sekat atas nama kepentingan “nanggroe.”
Anak-anak Gelombang tidak tahu apa itu “nanggroe.” Mereka hanya bertutur dalam dialek “hulu” Singkil yang medok dan juga memakai marga kombih. Mereka enggan bertanya tentang kapan kemakmuran datang. Mereka hanya tahu kehidupan lewat kemurahan alam yang kini sering marah karena kelestariannya diganggu.
Anak-anak Gelombang ini juga tidak tahu bagaimana negeri kecil ini selama satu dekade terakhir mengalami perubahaan “kepemilikan” otoritas pemerintahan yang bernama otonomi. Selama lima puluha tahun mereka mengatasnamakan sebagai anak Aceh Selatan, untuk kemudian menjadi kabupaten Aceh Singkil. Dan kini setelah Subulussalam membelah lagi dari Singkil, gampong Gelombang mendapat status baru lagi.
Dari tiga peralihan status keotonomian itu mereka masih tetap melarat. Mereka tahu kini segala urusan ada di Subulussalam. Mereka juga tahu, Subulussalam dipermak menjadi sebuah kota di sudut negeri Aceh. Namun impian mereka untuk kemakmuran ternyata belum juga datang.
Dan seperti dituturkan dengan sangat “nyelekit” oleh Dahrun, ketika kami singgah di sana setahun lalu, mati pun kami tetap saja miskin. “Yang kaya itu tetap mereka yang di sana, sana dan sana,” katanya sembari menjulurkan telunjuknya kea rah Tapaktuan, Singkil dan Subulussalam dimana dulunya hirarki pemerintahannya pernah ber”kiblat.”
Dahrun tak percaya Pemerintahan Kota di Subulusslam akan berpikir tentang kemakmuranya negerinya. “Hutan kami telah habis. Tanah kami sudah dirampas. Dan kehidupan kami tersandera dengan lahan sejumput ini. Lantas apa yang bisa mereka ubah,” ujarnya tersenyum getir dan mencibir.
Dahrun tahu, kini di Subulussalam sedang berlangsung proses Pilkada. Ia tahu dari spandukl dan pamflet yang mengotori pinggiran jalan dan dinding-dinding toko. “Semuanya hanya untuk ini,” katanya menjengkal perutnya.
Saya memang tidak menceritakan derita ini kepada “Santos.” Karena saya tahu ia sedang mengayuh sepedanya dari Samosir ke Mandailing. Saya tahu juga, peduli amat ia dengan kemiskinan itu. Yang ia cari hanya mengabarkan kepada dunia bahwa di “noktah” kecil nusantara ini ada eksotikisme keindahan alam dan kemelaratan hidup di tengah kekayaan negeri.
