Facebook mmenjanjikan hadirnya fitur baru bagi pencari kerja berupa layanan interaksi antara mereka yang butuh karyawan sebuah perusahaan.
Janji ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi LinkedIn yang telah lama dikenal publik sebagai platform media sosial profesional yang juga memiliki fitur pencarian kerja.
“Melihat perilaku yang ada di Facebook di mana banyak kelompok usaha kecil memasang lowongan pekerjaan di Page mereka, kami bereksperimen agar admin Page bisa memasang lowongan pekerjaan dan menerima lamaran,” ujar seorang petinggi Facebook seperti yang dikutip oleh kantor berita Reuters.
tentu saja kabar ini sangat tidak menyenangkan bagi LinkedIn.
Linkedln sendiri sudah eksis dengan bisnisn ini sejak empat belas tahun silam.
Dan Linkedln mengkhawatirkan luasnya jangkauan audiens yang dimiliki Facebook.
Sebagaimana diketahui, jejaring sosial milik Zuckerberg itu mengantongi hampir dua miliar akun di seluruh dunia.
Angka itu jauh melebihi jumlah keanggotaan LinkedIn yang hanya berkisar lima ratusan juta pengguna.
Tak hanya soal jumlah akun, ancaman bagi LinkedIn yang sebenarnya terletak dari betapa besarnya data informasi yang dimiliki Facebook
Dari satu akun, Facebook bisa merekam informasi seperti informasi sekolah, pekerjaan dan lokasinya, hobi, minat, dan lainnya.
Kekayaan data seperti itulah yang diperkirakan memberi peluang besar Facebook menarik entitas bisnis untuk mencari karyawan dengan target yang lebih spesifik.
Lebih dari itu, target spesifik demikian akan mengundang lebih banyak pengiklan menempelkan iklannya di halaman lowongan pekerjaan Facebook.
Besar kemungkinan percobaan Facebook di bisnis bursa pekerjaan ini akan berlanjut menjadi produk resmi mereka di kemudian hari.
Jika hal itu terjadi, LinkedIn akan menghadapi kompetisi yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.
LinkedIn memperoleh sebagian besar pendapatannya dari perusahaan dan pencari kerja yang membayar biaya berlangganan bulanan untuk memasang resume dan terhubung dengan jaringan bursa pekerjaan.
Itu sebabnya LinkedIn kerap dijuluki sebagai jejaring sosial untuk urusan bisnis.
Dengan tantangan dari Facebook, jumlah trafik LinkedIn bisa berkurang drastis mengingat waktu yang dihabiskan pengguna Facebook yang jauh lebih lama.
Oktober kemarin, Facebook juga baru meluncurkan Marketplace, sebuah ruang bagi aktivitas jual-beli bagi penggunanya.
Langkah itu diyakini sebagai keputusan strategis untuk memperluas cakupan kegiatan yang bisa dilakukan pengguna dalam satu platform bernama Facebook.
Selain membuat terobosan baru, Facebook belum lama ini juga menuai kontroversi karena ‘tak sengaja’ menyensor salah satu foto ikonik peristiwa sejarah, raksasa jejaring sosial Facebook berjanji akan mengendurkan standar kebijakan konten yang diunggah para pengguna.
Foto sejarah yang mengabadikan momen pilu seorang gadis cilik “Napalm Girl” berjalan tanpa busana saat Perang Vietnam memang sangat ikonik.
Dikenal dengan sebutan The Terror of War, foto sejarah itu beberapa waktu lalu menjadi target sensor Facebook.
Sontak aksi ini langsung mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan, tak terkecuali tujuh kelompok aktivis HAM yang menuntut Facebook untuk merevisi kebijakan sensornya.
“Di Facebook, berita tak menyebar luas, tapi justru dihancurkan,” begitu bunyi penggalan isi surat yang ditandatangani oleh tujuh puluh kelompok jurnalis dan penggiat HAM beberapa waktu lalu
Sebagai tanggapan dari banyaknya protes, Patrick Walker selaku Direktur Kemitraan Media Facebook untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika mengatakan perusahaan sedang menggodok kriteria baru kebijakan sensor konten.
“Kami telah membuat sejumlah perubahan kebijakan setelah foto The Terror of War. Kami sudah meningkatkan proses eskalasi untuk memastikan gambar dan kisah kontroversial bisa diketahui lebih cepat,” ucap Walker.
Berdasarkan laporan kantor berita Reuters, ada lima jajaran eksekutif senior Facebook termasuk COO Sheryl Sandberg yang terlibat untuk merumuskan mengenai konten kontroversial yang bisa diakses pengguna Facebook.
Sekadar diketahui, tak lama setelah Facebook menyingkirkan foto “Napalm Girl”, sejumlah pihak dari kalangan jurnalis dan penggiat HAM telah meminta Facebook menghentikan aksi sensor sepihak yang mereka lakukan beberapa kali, termasuk pemblokiran akun milik dua jurnalis Palestina.
Mereka menuduh kebijakan Facebook terlalu mengakomodasi kepentingan pemerintah.
Menurut mereka, Facebook punya kewajiban melindungi suara masyarakat yang ingin mendokumentasikan serta menyebarkan ketidakadilan yang mereka terima.
Kumpulan eksekutif itu awalnya berdalih keputusan sensor sebelumnya dilakukan karena mereka tak bisa meloloskan konten berunsur pornografi karena tak semua negara menerima hal tersebut.
“Facebook ingin membatasi perdebatan ini hanya mengenai pornografi. Tapi ini bukan pertanyaan yang saya ajukan,” ucap Espen Egil Hansen selaku pempin redaksi surat kabar Norwegia Aftenposten yang pertama kali mengkritik keras keputusan sensor itu.
Kritik keras juga berasal dari Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg yang pada September lalu bersuara keras terkait sensor foto The Terror of War.
