Saya tak akan banyak berharap bakal ada perubahan mendasar di provinsi itu. Provinsi yang saya sepakati dengan beberapa teman dengan status “otonomi setengah complang”
Provinsi yang sering dikatakan teman lainnya setengah dhuafa. Entah hari ini. … Yang menurut seorang sosiolog dalam sebuah tulisan yang saya baca: telah menemukan keselarasan…..
Saya gak tahu bagaimana kesimpulannya.. terserah aja..
Yang saya tahu provinsi itu telah mendapat privilege otonomi. Setengah federal. Bisa punya partai lokal yang putus tali. Partai lokal bak layang-layang putus..
Bukan seperti federalnya sabah dan serawak di negeri jiran. Yang partai lokalnya nyambung dengan tali bernama koalisi.
Yang saya gak tahu lainnya tentang otonomi setengah compalng itu ia memiliki otoritas bisa bikin regulasi. Namanya qanun. Tapi tingkatannya gak lebih peraturan daerah. Perda.
Perda ini sering tersandera. Memerlukan persetujuan. Kecuali qanun ekonomi syariah yang menyebabkan seorang bule bacpeaker dulunya gak bisa makan siang kartu atm-nya heng…
Saya tahuprovinsi itu bak disandera euphoria selama sembilan belas tahun. Yang kini euphorianya dalam degup narasi bak lari marathon.
Padahal anda pun tahu, provinsi itu jalan di tempat.
Janji-janji besar diumbar. Namun, tak ada wujud nyata dari semua ini. Janji investasi ecek-ecek, pengentasan korupsi dan penghancuran kemiskinan, pun hanya menjadi palsu belaka.
Akar dari semua ini adalah kedunguan tata kelola pemerintahan. Kedunguan ini berakar pada sebab yang lebih dalam, yakni mutu kesadaran yang sempit dan rendah.
Dampaknya jelas terhadap perilaku maupun keputusan-keputusan yang dibuat. Di semua unsur kehidupan, yang terjadi adalah penurunan mutu dan ketidakadilan.
Ketika kesadaran rendah, mata kita menjadi buta. Kita tidak bisa melihat keadaan sebagaimana adanya.
Analisis dan kebijakan tidak memperbaiki masalah, justru memperbesarnya. Berbagai proyek baru yang mencurigakan justru dimulai.
Inilah yang kiranya terjadi di rezim fufufafa di provinsi itu sekarang ini.
Otonominya gak pernah dikupas secara telanjang oleh pengamat dan akademisi yang terpetosok ke lembah bangkrut dan memelihara sentimen sejarah bak anak dhuafa.
Anda tahu kata yang bernama euphoria. Keadaan mental dan emosional seseorang yang ditunjukkan dengan sangat bahagia, bersemangat, dan percaya diri.
Euphoria kemenangan di negeri otonomi setengah complang itu telah lelah membelanjakan seratus triliun duit dari dana alokasi umum yang digelontorkan untuk “uroe raya klieng.”
Itulah yang sedang berlangsung dalam tepuk opini usai duit untuk menjinakkan egelanitasnya guna memelihara peulanta “mbong.”
Saya gak bermaksud untuk mengajak para “aneuk aso lhok” untuk pesimis. Gak….tidak….
Saya hanya sekadar berbicara dengan sebuah fakta ketika harus belajar realitas. Mungkin Anda tak sependapat dengan saya. Mungkin juga masih terjebak dengan eufemisme penjara kata.
Seperti eufemisme yang dinarasikan banyak teman jurnalis bongek yang menguapkan makna kata dengan menggantinya dengan metafora
Metafora untuk mengganti satu gambaran dengan gambaran lain dengan cara yang kreatif atau tak terduga untuk menciptakan rasa nyaman dan aman .
Tak sependapat tentang cerita peresemian pabrik karet, terowongan geureute, blang padang wakaf masjid raya atau empat pulau piatu yang hang hing investor.
Yang semuanya dikemas sebagai bubble narration. Balon kata yang digunakan untuk narasi
Saya gak melihat agenda kerja. “Work agenda” atau “work schedule” yang mengacu pada daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu periode waktu, terutama dalam konteks pekerjaan.
Work agenda yang bisa diukur dari progress. Progres sebagi ukuran kemajuan untuk menuju keadaan yang lebih baik.
Progres bisa terjadi dari agenda yang mencakup pendidikan, kesehatan, atau hubungan interpersonal.
Semuanya tentu dibuat melalui peta jalan atau panduan yang menggambarkan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam konteks pembangunan, roadmap sering digunakan untuk perencanaanm manajemen proyek, atau strategi secara keseluruhan.
Apakah itu acuan di kalangan jurnalis atau pun penulis maupun akademis. Saya gak tahu. Mungkin juga gak perlu tahu. Sebab jalan yang masing-masing ditempuh tak pernah ada ujung.
Eufemisme sendiri banyak dipakai sebagai frasa yang lebih halus atau tidak langsung untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dianggap kasar, tidak sopan, atau menyinggung.
Saya sering bicara dengan style ini jika ia masuk ke ruang privacy. Tapi selalu mencampaknnya kalau menulis di ruang publil.
Kembali ke otonomi setengah complang yang sering saya plesetkan ke banyak rakan untuk mengumpamakannya bak negeri “nagabonar”
Yang di sebuah pagi oleh seorang teman, yang dulu bolak balik menghapal pasal-pasal sengkarut otonomi setengah complang itu mengatakan negeri itu bukan hanya di jaga seorang nagabonar.
Oleh banyak “nagabonar” “Nagabonar yang hingga kemarin masih menyandung status panglima
Yang menghidup-hidupkan jiwa pemberontak Yang masih terus memelihara ketaatan pada panglima pejuang disertai fanatisme bercampur duit.
Para “nagabonar” yang masih menautkan pendidikan kemiliteran mereka yang jauh dari sistematis dulunya. Para “nagabonar” yang meyakini kemenangan lewat dendang “do da ida- do do idi”
Saya sering memetakan gambaran tentang tentara pejuang itu sembari menautkannya dengan kondisi negeri otonomi setengah complang itu
Tentara pejuang yang menyimpan kisah seperti cerita fiktif “nagabonar” lewat scrip dan scene hasil imajinasi sutradara yang memplot adegan peradegan.
Saya tahu bagaimana bangunan filem “nagabonar” sesungguhnya.
Untuk cerita lanjut terus dengan seterusnya.. de-es-te… dan de-es-te…
Memang ada perasaan tidak enak atau semacamnya. Tetapi sekali lagi, kita perlu berpikir mendalam mulai sekarang tidak usah berharap perubahan yang kongkrit.
Daripada nanti malah sakit hati?
Lha, apakah dengan demikian para pejabat dan pemimpin kita tidak melakukan atau mengawal perubahan?
Apakah yang dikatakan mereka selama ini sekadar retorika? Pemimpin kita memang melakukan perubahan. Tetapi perubahan ini sifatnya hanya fisik semata.
Ibaratnya, perubahan hanya pada sisi wajah saja, soal isi bisa jadi lain.
Tugas pemimpin pun memang harus beretorika. Jika tidak beretorika nanti dianggap tidak melakukan perubahan-perubahan.
Ada yang beranggapan bahwa kita tidak perlu banyak retorika, tetapi kerja, kerja dan kerja.
Ingat periode-periode kepemimpinan sebelumnya? Kerja, kerja, dan kerja yang diretorikakan apakah berbuah manis bagi perubahan bangsa ini secara mendasar saat sekarang?
Perubahan memang ada, tetapi sangat artifisial, bukan? Ada banyak perubahan tetapi tidak banyak menyentuh substansi dasarnya.
Perubahan seperti angin yang bertiup di atas awan, tetapi tidak menyentuh tanah. Itu perubahan bukan? Tetapi bukan perubahan mendasar yang menyentuh tanah.
Pandapat ini tentu sangat menggelisahkan atau membuat marah banyak orang. Tetapi kita tidak boleh takut bersuara, bukan?
Kita harus mulai realitis saja. Kecuali Anda memang telah “dikunci” oleh keadaan terkait kekuasaan, materi atau yang lainnya.
Dalam hal ini Anda tidak akan bisa berpikir out of the box. Anda tetap terkungkung dalam pemikiran sempit karena kebutuhan.
Apakah pemerintahan yang sedang berlangsung sekarang berbeda?
Jika demikian, maka berbagai perubahan apapun yang dilakukan akan sulit menyentuh substansi isi. Ini tak berarti kita mengatakan pemerintahan sekarang jahat.
Ia asalinya orang baik, hanya keadaan yang membuat dia tidak berbuat yang lebih baik sesuai harapan masyarakat sebelumnya karena telah “tersandera” pula.
Itulah kenapa mudah mengucapkan janji tetapi mudah pula untuk mengingkarinya. Itu karena adanya tali-temali yang mengitarinya yang membuat dia tidak bisa berbuat secara tegas.
Masyarakat tahunya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tinggal bangun fasilitas fisik bagus untuk pencitraan atau politik mercusuar. Lalu gembar-gemborkan sebagai sebuah keberhasilan.
Anda mungkin terbuai. Terkagum-kagum.
Saya tahu gak banyak pemimpin yang berpikir sampai dasar. Kebutuhan mereka bagaimana caranya berkuasa dan mempertahankankan kekuasaan. Karena dengan itu mereka bisa hidup dengan makmur.
Perubahan yang ada dimanapun dan kapanpun sangat tergantung dari para pemimpinnya.
Bukan berarti masyarakat tidak bisa mempelopori perubahan, tetapi sistem pemerintahan kita menempatkan pemimpin berada pada posisi penentu, sementara masyarakat hanya mengikutinya.
Jika dengan demikian maka berbagai perubahan sangat tergantung pada para pemimpinnya, bukan?
Jika ada perubahan baik dan mendasar pemimpin layak untuk mendapatkan pujian. Juga sebaliknya juga, ini justru semakin bobrok maka pemimpin tak bisa lepas dari tanggung jawab.
Sekali lagi karena tipe kepemimpinan yang ada sebagai orang yang menentukan. Anda boleh tidak sependapat dengan penyataan ini.
Tetapi fakta di lapangan menunjukkan. Tentu jika kita melihat secera jeli, hati yang jernih dan tak memakai kacamata kuda.
Maka untuk kondisi sekarang kita tak perlu berharap banyak perubahan yang terjadi di masa datang. Para pemimpin masih sibuk dengan urusannnya sendiri-sendiri.
Untung masih ada sebagian anggota masyarakat yang tetap kritis.
Saya ingin mengingatkan: provinsi ini sedang berjalan di tempat.
