Saya Ingin Ada Bupati Alumni Pabrik Ide

Mending masih ada rentang waktu menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Dua tahun depan. Yang menyebabkan saya terusik untuk menulis sesuatu tentang penyandang jabatan itu nantinya

Keinginan menulis itu datang ketika saya sedang kekurangan kerja.

Kalau lagi banyak kerjaan, keinginan yang begini beginian pasti terlewatkan.

Terlewatkan untuk menulis jabatan bupati maupun walikota yang habis masanya. Bisa juga melewatkan jabatan bupati  dan walikota periode berikutnya.

Bagaimana dengan jabatan gubernur?

Nggaklah…

Apalagi  untuk menulis jabatan presiden.

Bukan tak penting. Untuk menulis jabatan gubernur dan presiden bisa sangat  melebar.

Melebar untuk kapasitas yang saya miliki. Kapasitas seorang wartawan tua yang tinggalnya di udik negeri.

Bahkan di udik lalu lintas informasi. Sumber informasi skala tinggi. Kejauhan.

Saya tahu betul tentang sebuah tulisan yang rancak  untuk disajikan. Makanan saja sebelum disajikan harus dimasak dengan bumbu dan bahan prima.

Sebuah tulisan seharusnya begitu. Bukan nggak ada makanan dan tulisan yang disajikan secara sembrono.

Kalau itu yang ditanyakan terserah saja pada Anda yang mencicipinya.

Penulisan jabatan bupati dan walikota bagi saya  harus di “back” informasi yang valid. Informasi klas a. Informasi yang cross check-nya berulang-ulang. Agar tak terjerembab dalam lubang fitnah dan opini.

Lubang fitnah dan opini itu bagi seorang jurnalis bisa bikin celaka. Sebagai jrnalis saya nggak mau mencelakakan diri. Itu bisa bunuh hati. Bukan bunuh diri ya..

Wwk..wkk..wkk..

Informasi yang baik pasti mengundang tanya sangat nyinyir. Untuk orang  seumur saya nyinyirnya pasti plas plus.

Sebagai jurnalis yang sudah pernah mendaki tebing menanjak saya punya slogan mengharamkam bersentuhan dengan sumber informasi dari tukang sulap, tukang tipu, tukang telikung, tukang tenung atau tukang ambil muka.

Apalagi dari sumber tukang jilat.

Anda tak perlu saya ajarkan kalau sumber informasi dari para tukang itu. Kalau itu ditulis oleh koran Anda pasti akan membuangnya ke tong sampah. Jadi kertas bekas. Mending kalau korannya Anda jadikan pembungkus ikan busuk.

Lantas bagaimana kalau para tukang itu Anda lihat dan dengar dari tayangan televisi atau radio?

Mudah. Tekan aja tombol off. Bisa juga ganti chanel.

Tapi celakanya, kalau sumber itu datang dari media digital.  Anda pasti mengumpat dengan makian “tolol”.  Sembari memindahkannya lewat tarian ibu jemari

“Oii.. Anda nggak konsisten. Tulisannya malah melebar,” Itu yang diingatkan otak saya.

Oo ya.ya.. kok malah melebar desis saya.

Desis yang mengembalikan tulisan ini ke jalur keinginan awal saya  Keinginan hadirnya seorang bupati dan walikota dari alumni pabrik ide. Seperti yang sudah saya pahatkan sebagai judul.

Bukan seorang bupati dan walikota  dari pabrik sogokan. Pabrik korupsi. Atau pun pabrik besi keropos yang jualannya payah laku.

Seorang bupati dan walikota yang lahir dari alumnus pabrik ide pasti bisa membuat pertumbuhan ekonomi daerah melebihi angka nasional.

Bupati atau walikota jenis ini  pikirannya nggak akan menerawang mencari anggaran yang mengapung untuk dijadikan fee. Atau setoran usai menurunkannya lewat kesepakatan dewan atas nama apalah.

Bisa proyek. Dan bisa apa saja yang kalau mau jelasnya tanyakanlah langsung ke bupati atau walikotanya. Bupati dan walikota yang akan merekomendasikan jawabnya ke tim anggaran eksekutif dan legislatif.

Tentu saya tak menginginkan bupati dan walikota dari jenis ini. Yang saya inginkan adalah bupati dan walikota  yang jauh dari sepakat jahat

Bupati dan walikota yang mengangkat hal sepele menjadi serius Yang omongannya bersifat tahayul untuk mengusir santet

Selain itu saya menginginkan pula seorang bupati yang punya ribuan terobosan.

Terobosan untuk mengusir kata miskin dari gampong-gampongnya dan mengubahnya menjadi kata ‘smart’ yang keren untuk didengar dan diucapkan.

Kan kini gampong harus menuju revolusi digital. Revolusi yang bisa mengubah profil desa Panca di telapak Seulawah dan Beuluseuma di hutan bakau Trumon, sebagai contoh, dari enyahnya merek “gampong gasin.”

Sehingga kabupaten dan kota yang dipimpin bupati dan walikota bisa mendekatkan diri di kemajuan nyata.  Bukan hanya untuk dikeluhkan sulit maju karena jauh dari mana-mana.

Seperti keluhan para pejabat di negeri saya, Aceh Selatan.

Jauh dari Medan. Jauh dari Kutaradja.

Tapi tak mau mengatakan jauh dari duit yang tukang tenung tahu berapa isi koceknya.

Keluhan yang  sama juga pernah saya dengar dari negeri ujung selatan sana. Negeri Singkil. Yang nggak bisa membangun bandara bagus di Pulau Sarok.

Padahal banyak travelege meminta adanya penerbangan terjadwal langsung dari mana-mana  untuk menjaja keindahan Pulau Banyak

Saya sengaja fokus menulis kabupaten tanoh aso lhok. Tanah moyang saya lahir dan berjirat. Tanah yang “subhanallah” indahnya. Yang hingga kini terbengakalai setelah di pecah menjadi tiga kabupaten dan satu kota.

Kabupaten dan kota yang pertumbuhannya nggak usahlah saya “prank” karena takut menjadi polemik. Polemik yang bisa memutus silaturahmi. Kan memutus silaturrahmi dosa menurut syariat.

Padahal saya tahu disanalah jalan takziah “syedara keu” sebagai pemimpin. Jalan mereka lalui selama berttahun-tahun  dan tahu kemana uang  anggaran ia buraikan.

Uang anggaran yang tak pernah dihitung apakah menghasilkan untung atau  rugi atau pun pulang modal. “Break event point.”

Yang saya tahu sentuhan uang itu telah menjelma menjadi rumah gadang, kebun sawit, atau tambak udang yang pemiliknya Anda tahu sendirilah.

Saya memang masygul dengan negeri  saya yang masih memiliki cap “terbelakang”  Terbelakang sebagai label abadinya. Ditabal kala masih beroperasinya bus pe-em-abe-es. Sejak  era Kuala Bungkok yang pe-em-toh, ka-em-be dan asco.

Sejak rakit krueng baru hingga lamie, suak seumaseh, teunom, kuala unga hingga lamno mash menyisakan kenangan pahit para nang gaek-nya.

Ah… saya kok nelangsa.

Nelangsa sentimentil. Nelangsa yang mengingatkan saya pada sebuah artikel yang dikirim seorang teman. Teman yang dulu sama sama menyandang predikat  wartawan di proyek senen.

Kawan yang di perjalanan hidupnya pernah  menyampirkan jabatan entah apa-apa dan didudukkan pada posisi salah seorang kaya di negeri ini.

Saya tak ingin menyebut namanya. Takut muncul tudingan mbong.

“Ah.. sok lu. ..” Seperti di diletupkan mulut orang Jakarta.

Kiriman artikel itu datang  setelah saya mengeluh disebuah jumpa kangen tentang hampir seluruh bupati dan walikota di kampung saya ranking klasnya masih jauh dibawah bupati dan walikota yang pernah ia tulis.

Seperti bupati  Azwar Anas… eh eh mantan bupati kok.

Bupati Nganjuk atau pun walikota Risma yang kini berada di posisi menteri. Bupati dan walikota yang kala wobaksot dari jabatannya hanya punya rumah sederhana dan memulai hidup berjualan kuliner.

Bukan bupati yang punya  rumah megah dan punya kebun sawit atau tambak udang yang diumbar-umbar media sebagai pejabat sukses.

Sang teman mengirim satu artikel miris untuk saya ketika bupati banyuwangi Azwar Anas berada di ujung tugasnya. Akhir tugas yang paripurna mengusir semua label Banyuwangi yang nggak ketulungan banyaknya.

Label miskin, ketinggalan, payah maju dan entah apalagi. Saya nggak tahu. Sebab saya bukan warga Banyuwangi.

Yang saya tahu dari sang teman adalah Banyuwangi benar-benar sudah lepas landas dari kemiskinan usai satu kelompok orang terlunta dientas.

Kelompok ini mereka yang janda. Yang duda. Sudah tua. Tidak punya keluarga. Rumah juga tiada. Diberi modal pun tiada guna. Apalagi diberi penataran.

Perkiraan saya jumlah ini ada  lima juta. Di seluruh Indonesia. Termasuk yang di kampung saya.

Sang kawan menulis bagi  Azwar Anas kelompok ini, yang penting adalah jaminan bisa makan. Setidaknya dua kali sehari. Kalau sakit bisa berobat. Gratis. Punya baju meski tidak baru. Punya selimut. Atau sarung yang multi guna.

Tapi yang terpenting sebenarnya keperluan jenis ini: teman bicara. Teman ngobrol. Teman curhat.

Inilah sebenarnya tujuan panti jompo. Agar punya banyak teman sebaya. Tapi dari namanya saja sudah begitu menghina. Siapa yang mau terhina tinggal di sana.

Di Banyuwangi ada contoh ideal, kata sang teman. “Saat saya ke sana bupatinya sudah punya datanya: dua ribu sekian. Lengkap dengan nama dan alamatnya.”

Anas juga punya solusi: kirim makanan dua kali sehari. Tiap kali satu rantang berisi tiga . Dia tahu birokrasi tak akan mungkin menanganinya. Maka dia tunjuk warung-warung terdekat.

Misalnya warung bu Fatimah. Di warung itu rantang dipersiapkan. Ada warna merah dan hijau. Untuk pengiriman sore. Untuk makan malam. Bu Fatimah punya dua ‘loper’. Yang mengantar rantang itu. Sekaligus mengambil rantang kosong.

Setiap bulan Bu Fatimah menerima pembayaran dari Pemda. Serantang delapan belas ribu rupiah. Juga bertanggungjawab atas mutu makanan.

Sore itu si kawan mengunjungi Bu Tampani. Seorang janda. Umur delapan puluh tahun. Punya tiga anak. Tapi semua meninggal sebelum umur dua tahun.

Suaminya, seorang nelayan, juga sudah meninggal. Lebih dari empat puluh tahun lalu.

Tapi fisik Bu Tampani cukup baik. Pendengarnya masih ok. Ingatannya masih segar. Bicaranya masih jelas. Tidak pikun. Tidak tremor.

Dialah salah satu penerima rantang itu. Kebetulan tetangga-tetangganya masih sering mengajak dia ngobrol.

Saya  sepertinya  tak yakin apa ada bupati  lain yang memiliki program seperti dia. Tak tahulah Tapi, kalau pun ada yang melakukannya sepertinya tidak mendapat nama.

Seolah kurang berhasil dalam menangani kemiskinan.

Meski telah tertangani, tetap saja mereka masuk kelompok miskin. Mereka tidak menjadi faktor pengurang angka kemiskinan.

Mereka memang tidak mungkin dientas. Dalam pengertian dibuat kaya. Yang penting kebutuhan mereka terpenuhi.

Inilah kabupaten yang majunya sangat nyata. Dulu Banyuwangi sulit maju karena jauh dari mana-mana. Anas bangun bandara. Kini sudah ada penerbangan langsung tiga kali sehari.  Dari banyak kota.

“Anda tahu apa lagi yang dikerjakan Anas untuk Banyuwangi,? tanya si kawan.

Ia tak mau mengeluarkan izin bangun hotel bintang  tiga. Bintang dua,  bintang  satu. bahkan hotel kelas melati.