Amerka Serikat mengirim dua kapal induknya ke Laut Tengah sebagai pangkalan bagi pesawat udaranya guna menyerbu Mesir dalam kerangka menyelematkan negara yang porak-poranda akibat kerusuhan usai kudeta militer terhadap Presiden Mohammad Morsi.
Rencana serangan Amerika Serikat itu dilakukan usai pembicaraan Washington dengan Arab Saudi’ Kedua Negara sep[akat agar dampak kerusuhan itu bisa dilokalisir. Mesir, menurut Amerika Serikat sudah berada di ambang “:chaos” dan sangat sulit diprediksi situasinya kedepan.
Kondisi Mesir yang saat ini dipenuhi krisis politik, mengundang kekhawatiran dari banyak negara. Kabar mengejutkan datang Amerika Serikat, yang dilaporkan hendak melakukan persiapan untuk menyerang Mesir.
Namun laporan itu segera dibantah oleh pihak Amerika Serikat. Mereka justru menyatakan bahwa hanya mempersiapkan kapal angkatan laut untuk bersiap melakukan evakuasi warga AS, bila situasi di Mesir makin parah.
“Laporan mengenai kemungkinan AS akan mengirimkan pasukan ke Mesir di tengah krisis yang terjadi, adalah tidak benar. Yang ada saat ini hanyalah beberapa pasukan marinir yang mempersiapkan evakuasi personel, bila diharuskan untuk melakukan evakuasi dari Kedubes AS,” ujar Juru Bicara Kedubes Michael Maloof, seperti dikutip Associated Press, Senin.
“Mengenai upaya untuk melakukan penyerangan ke Mesir, saya meragukannya. Bukan menjadi kepentingan AS untuk melakukan hal tersebut,” lanjutnya.
Pentagon bersama dengan Kedutaan Besar AS di Mesir menegaskan bahwa publik Amerika tidak akan terlibat dengan masalah lain di Timur Tengah. Juru Bicara Pentagon George Little menyatakan, laporan semacam ini adalah sebuah kesalahan besar.
Pekan lalu, dua kapal Angkatan Laut AS dikerahkan di Laut Merah, Mesir. Tetapi tidak ada perintah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik yang terjadi di Mesir.
Mesir saat ini kembali dilanda ketegangan politik setelah mantan Presiden Mohammad Morsi dilengserkan oleh pihak militer. Segera setelah Morsi lengser, pihak militer membentuk pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Adly Mansour.
Kabar terbaru yang dikutip dari “AFP,” mengataka, Pengadilan Mesir telah mengeluarkan amar putusan untuk membekukkan aset dari 14 pemimpin senior Ikhwanul Muslimin. Langkah ini diambil sebagai upaya memperketat pengawasan terhadap Ikhwanul Muslimin.
Pembekuan aset petinggi Ikhwanul Muslimin tersebut, dilakukan setelah terjadinya protes yang melengserkan mantan Presiden Mohammad Morsi. Kemudian, militer Mesir yang melakukan pelengseran paksa terhadap Morsi membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Adly Mansour.
Perintah pembekuan aset ini adalah langkah lanjutan Pemerintah Mesir untuk mencegah mereka keluar negeri. Beberapa pihak di Mesir mengkhawatirkan, mengekang Ikhwanul Muslimin dapat mencegah rekonsiliasi di Mesir pasca lengsernya Morsi.
Presiden Interim Mesir Adly Mansour berulangkali mengajak rekonsiliasi antara pihak pemerintahnya dengan kelompok Islamis. Tetapi, pada kenyataannya Pemerintahan Mansour menerapkan kontrol ketat terhadap kelompok tersebut.
Selain pembekuan aset, kelompok Ikhwanul Muslimin juga dihadapkan pada berbagai dakwaan. Antara lain dakwaan itu termasuk dakwaan kriminal seperti menghina pengadilan, merusak perekonomian Mesir dan menghasut tindakan kekerasan
