Tidak seperti biasanya dalam menyikapi provokasi PKS, yang menjadi “biang” ricuh di internal Setgab Koalisi, kali ini, dalam hal kenaikan harga bahan bakar minyak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak menyindir dan secara “jawa” juga telah menyingkirkan partai dengan label dakwah itu.
SBY dalam komentar terakhirnya, seperti yang disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi, menilai tidak elok untuk mengomentari sikap partai politik di dalam koalisi pemerintah terkait kebijakan pemerintahnya.. Presiden menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
“Saya tidak mengurangi atau menambahi komentar Bapak Presiden, beliau mengatakan, tidak elok menilai organisasi politik, yang terlebih parpol tersebut ada di dalam koalisi. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya,” kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Jakarta, Kamis 13 Juni 2013.
Hal itu dikatakan Sudi ketika dimintai tanggapan atas sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Premium akan naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
Sudi mengatakan, sikap PKS tersebut tentu akan dibicarakan dengan para ketua umum parpol koalisi. Ia memastikan tidak ada pihak Istana yang menyampaikan kepada elite PKS bahwa PKS akan dikeluarkan dari koalisi seperti diungkapkan Ketua DPP PKS Fahri Hamzah.
“Kalau mereka menunggu surat resmi dari Presiden, barangkali memang itu yang mereka harapkan,” kata Sudi.
Sudi juga mengingatkan Majelis Syuro PKS bahwa mereka pernah mengaku mendukung kebijakan pemerintah ketika bertemu Presiden satu bulan lalu. Ketika itu, kata dia, ikut hadir Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
“Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuro menyampaikan dukungan kepada kebijakan Presiden. Tapi, kenyataanya seperti ini,” kata Sudi
PKS yang bermain dengan dua kaki, satu mau enaknya dan kedua mengelak dari tanggung jawab, masih saja menginginkan berada di koalisi dan tetap pada sikapnya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Dua hal ini menjadi sikap final PKS yang diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
Soal desakan keluar dari koalisi, PKS melempar “bola” ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi pimpinan koalisi. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya tak akan ke luar dari koalisi.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya, sesuai dengan code of conduct, sesuai undang-undang; dan semalam diputuskan mempersilakan Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya,” kata Hidayat.
Hidayat mengatakan, dalam surat kontrak koalisi tak ada kata-kata yang mengharuskan partai yang berbeda pendapat untuk keluar dari koalisi. Selain itu, partai koalisi yang berbeda pendapat juga tidak dimungkinkan untuk menarik menteri-menterinya yang membantu Presiden.
Pernyataan Hidayat itu nadanya memang se”enak” gue. Artinya, mereka enggan melepaskan kursi menteri dan bermain dengan retorika opini orang teraniaya. Namun, Hidayat tak menyadari SBY akan mempermainkan mereka dengan menyingkirkan secara “damai” tanpa mengikutsertakan dalam kebijakan koalisi tanpa harus memberangusnya.
Langkah ini sudah dibuktikan dengan tidak mengundang mereka dalam rapat gabungan dan membiarkan mereka berhadapan dengan opini partai gabungan sehingga mereka kelelahan. Bahkan membiarkan mereka melakukan aksi sendirian.
