Israel terus mendesak Google untuk membatalkan pengakuannya terhadap Palestina. Upaya ini dilakukan oleh otoritas pemerintahan Yahudi itu dengan mengirim Deputi Menteri Luar Negeri Israel Zeev Elkin bertemu dengan manajemen Google. “Kami sudah mengrim surat dan akan melakukan pembicaraan dengan manajemen Google untuk membatalkan pengakuan itu.
Dalam surat sebelum melakukan pembicaraan resmi, Elkin mengatakan, keputusan Google untuk mengganti istilah “Palestinian Territories” menjadi hanya “Palestina” bisa menghalangi proses perdamaian Timur Tengah.
“Dengan melakukan ini, maka Google mengakui keberadaan negara Palestina,” kata Elkin dalam surat yang dikirimkan ke CEO Google Larry Page.
“Keputusan seperti ini, menurut pendapat saya, bukan hanya sebuah kesalahan, melainkan juga bisa memberi dampak buruk bagi pemerintah saya yang ingin melakukan negosiasi langsung dengan Otorita Palestina,” tambah Elkin.
Google, lanjut Elkin, sudah banyak membawa perubahan positif di dunia dengan menciptakan hubungan antarmanusia dan antarbangsa.
“Keputusan Google ini sangat kontradiktif dengan tujuan awal dan justru semakin merenggangkan para pihak dari dialog nyata,” ujar Elkin.
Oleh karena itu, Elkin menambahkan, pemerintahnya akan sangat menghargai jika Google menarik kembali putusannya itu.
Namun, belum diperoleh reaksi balasan dari Google terkait permintaan tersebut. Sejak 1 Mei, nama Palestina sudah digunakan di semua produk Google.
Manajemen Google nampaknya tidak menganggap keputusan soal Palestina itu salah. Sebab, keputusan itu sudah sesuai dengan aturan internasional.
“Sebelum kami mengubah nama Palestina, kami sudah berkonsultasi dengan sejumlah sumber dan pemerintah,” kata juru bicara Google, Nathan Tyler, dalam pernyataan yang ditujukan untuk BBC.
“Dalam kasus Palestina, kami mengikuti keputusan PBB, ICANN (Aturan Internet soal Nama dan Angka), serta ISO (Standar Nasional tentang Organisasi), serta organisasi internasional lainnya,” tambah Tyler.
Sehari sebelumnya pemerintah Israel, mempertanyakan keputusan Google mengganti istilah “Palestinian Territories” dengan hanya “Palestina” di halaman www.google.ps, setelah keputusan PBB memberikan status negara pengamat kepada Palestina.
“Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik keterlibatan yang sangat mengejutkan dari sebuah perusahaan internet swasta ke dalam dunia politik internasional, dan berada di sisi yang kontroversial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Yigal Palmor. Perubahan itu mulai efektif berlaku pada 1 Mei 2013. Demikian juru bicara Google, Nathan Tyler, dalam sebuah pernyataan resmi.
“Kami mengubah nama ‘Palestinian Territories’ menjadi ‘Palestina’ di semua produk kami. Kami sudah berkonsultasi dengan sejumlah sumber dan pihak berwenang jika berkaitan dengan nama sebuah negara,” kata Tyler.
“Dalam hal ini kami mengikuti keputusan PBB dan organisasi internasional lainnya,” lanjut Tyler.
Dalam Sidang Umum PBB pada November tahun lalu, PBB mengubah status Palestina dari pengamat non-anggota menjadi negara pengamat. Keputusan itu didukung 108 negara, sembilan negara menolak, dan 41 negara abstain.
Sejak itu Otorita Palestina menggunakan nama “Negara Palestina” dalam semua urusan diplomatik dan berbagai urusan resmi lainnya.
