Nuga News

Polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh masih menjadi perdebatan di ranah publik menjelang diserahkannya telaah hasil klarifikasi Mendagri oleh Pemerintah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Aceh tidak boleh kembali ke masa konflik dan  meminta para pemimpin di eksekusif, legislatif, dan

Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali menyerukan kepada masyarakat untuk bisa menahan diri dalam menghadapi polemik mengenai qanun lambang dan bendera

Dialog Mendagri Gamawan Fauzi dengan Pimpinan Pemerintah Aceh selama lima jam,  yang berlangsung Kamis siang hingga sore, untuk mendekatkan perbedaan

Walau pun telah dicapai kesepakatan “colling down” untuk tidak mengarak dan mengibarkan bendera dan lambang provinsi Aceh, Kamis pagi, ratusan 

Mendagri Gamawan Fauzi dalam wawancara khususnya dengan “Metro TV,” Rabu sore mengingatkan, untuk tidak menarik polemik bendera dan lambang Aceh 

Benturan kepentingan antara Jakarta dan Aceh,  dalam tafsir lambang dan bendera provinsi,  yang telah disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 3

Jakarta mulai gerah dengan sikap Pemerintah Aceh yang ngotot dengan qanun lambang dan bendera yang mereka anggap tidak menyalahi implementasi

Mengerasnya polemik qanun lambang dan bendera yang diadopsi dari logo dan bendera GAM, baik secara vertikal,  antara Aceh-Jakarta, mau pun

“Kompas” edisi Senin, 1 April 2013, menulis di “headline”  halaman utamanya tentang menegangnya hubungan Aceh-Jakarta setelah DPRA dan Gubernur Zaini